STABAT, LANGKATODAY – Pengamat Sosial Lawan Institute, Abdul Rahim, menyoroti lemahnya koordinasi pemerintah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat, dalam menangani banjir besar yang melanda Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Rahim mengatakan, meski air di beberapa wilayah mulai surut sementara di titik lain justru semakin tinggi, masih banyak warga yang belum dievakuasi ataupun memperoleh bantuan logistik serta layanan kesehatan memadai.
“Seharusnya BPBD Langkat bekerja sama dengan Dinas Kominfo, TNI-Polri membuka posko pengaduan berbasis publik dengan menyebarkan nomor handphone,” ujar Rahim, Jumat (28/11) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, informasi dari masyarakat semestinya bisa segera diteruskan ke pihak kecamatan, lalu disampaikan kepada Tim SAR dan perangkat desa untuk percepatan evakuasi.
“Perangkat desa dan kadus mengetahui lokasi korban, sehingga koordinasinya akan lebih cepat,” tambahnya.
Rahim juga menyayangkan sulitnya menghubungi Kepala BPBD Langkat.
“Saya dengar dari wartawan, mereka kesulitan mendapatkan informasi dari BPBD. Seharusnya BPBD membuka hotline seperti di Kota Medan yang berkolaborasi dengan pemerintah, TNI, dan Polri dalam mengevakuasi korban banjir,” ujarnya.
Jika personel evakuasi di Langkat kurang, menurut Rahim, pemerintah daerah dapat meminta bantuan TNI AD, AL, hingga Marinir untuk memperkuat operasi penyelamatan. Ia juga menyoroti absennya hotline terpadu dari desa hingga kabupaten yang seharusnya aktif 24 jam.
“Di era digital, hotline pengaduan banjir harusnya terhubung langsung dengan perangkat desa, kecamatan, BPBD, TNI, dan Polri,” tegasnya.
Rahim menyebut banyak warga mengaku tidak tahu harus menghubungi siapa saat air mulai naik. Kondisi ini menyebabkan sejumlah warga masih terjebak, sementara sebagian lainnya bertahan di tenda sementara tanpa suplai makanan, air bersih, atau selimut.
Di sisi lain, sejumlah wartawan di Langkat juga telah berulang kali mencoba menghubungi Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansyari, untuk meminta data terbaru terkait banjir. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum merespons.
