Makassar, Langkatoday.com – Meski berstatus nonaktif sementara, sebanyak sekitar 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah tetap menerima dukungan anggaran dari pemerintah sebesar Rp6 juta per hari.
Kebijakan ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat meresmikan fasilitas SPPG di Universitas Hasanuddin, Selasa (28/4).
Menurut Dadan, anggaran tersebut tetap dikucurkan meskipun operasional dihentikan sementara, karena digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan internal, termasuk pelatihan tenaga kerja serta pemenuhan standar operasional.
“Untuk yang ditutup sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menjelaskan, penutupan sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan teknis, seperti ketersediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
BGN, kata Dadan, tengah mendorong percepatan pemenuhan syarat tersebut agar fasilitas dapat segera kembali beroperasi.
“Begitu daftar SLHS, langsung bisa dibuka. Ini prosesnya sedang berjalan,” jelasnya.
Meski demikian, Dadan menilai secara umum kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara tergolong baik, baik dari sisi menu makanan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Ia optimistis sertifikasi yang dibutuhkan dapat segera terbit dalam waktu dekat, sehingga operasional dapat kembali normal.
“Karena kualitasnya bagus, layanannya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu satu bulan,” katanya.
Kebijakan tetap mengalirnya anggaran ke SPPG yang belum beroperasi ini berpotensi menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penggunaan dana negara di tengah proses pemenuhan standar teknis yang belum rampung.
