Kegiatan Persatuan Istri Dinilai Mubazir, Cuitan Iki Sembiring Picu Gelombang Kritik

Medan, Langkatoday.com – Influencer asal Kota Medan, Iki Sembiring, kembali memantik perbincangan publik melalui unggahannya di media sosial Threads.

Dalam cuitannya, penggagas gerakan #MedanCulturalChange itu menyuarakan kritik terhadap keberadaan kegiatan Persatuan Istri di instansi pemerintahan, yang selama ini dikenal dengan nama Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Dalam unggahan tersebut, Iki Sembiring secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Sadewa untuk mengevaluasi bahkan membubarkan kegiatan Persatuan Istri yang dinilainya tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat luas.

Ia menilai, di tengah upaya efisiensi dan penghapusan rapat yang dianggap tidak produktif, masih terdapat aktivitas lain yang dinilai “lebih tidak berguna”.

“Kalau mau hilangkan rapat nggak guna, ada kegiatan yang lebih nggak guna lagi di instansi-instansi: kegiatan persatuan istri,” tulis Iki Sembiring dikutip Langkatoday.com dalam unggahannya yang telah ditonton lebih dari 135 ribu kali, Ahad (28/12).

Pernyataan tersebut langsung memicu beragam reaksi warganet. Sejumlah komentar menyatakan dukungan dan menyebut kegiatan DWP kerap membebani, baik secara waktu maupun finansial.

Beberapa netizen bahkan mengeluhkan adanya pemotongan gaji serta tekanan sosial agar istri pegawai mengikuti kegiatan tertentu.

Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang memberikan pembelaan. Beberapa pengguna mengaku sebagai pengurus persatuan istri di lingkungan BUMN dan menyebut kegiatan tersebut tidak semata bersifat seremonial.

Mereka mengklaim terdapat program pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, hingga pendampingan bagi istri pegawai yang menghadapi persoalan rumah tangga.

Perdebatan juga melebar ke isu penggunaan fasilitas dan anggaran negara. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah kegiatan persatuan istri dibiayai oleh APBN atau hanya bersumber dari iuran anggota.

Ada pula yang menyinggung potensi penyalahgunaan anggaran dan menyebut celah “fraud” dalam praktik di lapangan.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Keuangan maupun Dharma Wanita Persatuan terkait wacana pembubaran tersebut.

Namun, diskursus yang berkembang menunjukkan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi, relevansi, dan akuntabilitas organisasi-organisasi pendukung di lingkungan birokrasi.

Sebagai inisiator #MedanCulturalChange, Iki Sembiring selama ini dikenal konsisten mengangkat isu-isu kebiasaan sosial dan budaya birokrasi yang dinilai perlu dikritisi.

Wacana pembubaran Persatuan Istri ini pun dinilai sebagai bagian dari dorongan perubahan cara berpikir dan bersikap dalam kehidupan publik.