STABAT, Langkatday.com – Dugaan praktik permintaan setoran uang yang dikaitkan dengan pemberian paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat mencuat ke publik.
Juniharta Kembaren alias Ucok BL, seorang kontraktor di Kabupaten Langkat, resmi melaporkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Langkat berinisial DS ke Polres Langkat, Senin (16/11).
Saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media di depan Mapolres Langkat, Ucok BL secara terbuka mengungkapkan kronologi dugaan permintaan uang yang menurut pengakuannya mencapai Rp52 juta.
Ucok BL menjelaskan bahwa persoalan tersebut bermula pada Maret 2026 ketika dirinya menghubungi DS melalui sambungan telepon seluler untuk membicarakan peluang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2026.
“Pada bulan Maret lalu saya menghubungi DS melalui telepon seluler. Kami membicarakan pekerjaan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat untuk tahun anggaran 2026. Saat itu DS menjanjikan akan memberikan sejumlah paket pekerjaan kepada saya, tetapi dalam pembicaraan tersebut DS meminta agar saya menyetorkan sejumlah uang kepadanya,” ungkap Ucok BL.
Ia kemudian membeberkan bahwa transaksi transfer uang mulai dilakukan pada 9 Maret 2026. Menurut keterangannya, permintaan transfer tidak hanya terjadi sekali, melainkan berlanjut pada hari-hari berikutnya.
“Pada tanggal 9 Maret 2026 saya mulai mentransfer sejumlah uang kepada DS. Setelah itu, pada hari-hari berikutnya DS kembali meminta agar saya mentransfer sejumlah uang kepadanya. Jika diakumulasikan, seluruh uang yang sudah saya transfer mencapai Rp52 juta,” bebernya.
Menurut Ucok BL, setelah seluruh uang ditransfer, komunikasi antara dirinya dengan DS pada awalnya masih berjalan baik. Namun, memasuki awal Oktober 2026, ia mulai mengalami kesulitan menghubungi DS.
“Setelah uang saya transfer, komunikasi kami masih berjalan baik. Tetapi sejak awal Oktober, DS mulai sulit dihubungi. Saya bahkan sudah mendatangi kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat untuk mencari yang bersangkutan. Namun, ketika saya bertanya kepada para pegawai, mereka mengatakan bahwa DS jarang masuk kantor,” tuturnya.
Merasa tidak mendapatkan kepastian mengenai pekerjaan yang sebelumnya dijanjikan, Ucok BL mengaku berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik. Pada awal November 2026, ia mulai menitipkan pesan melalui sejumlah orang terdekat DS.
“Sejak awal November saya sudah menitipkan pesan kepada orang-orang terdekat DS. Saya sampaikan, kalau memang DS tidak bisa memberikan pekerjaan sebagaimana komitmen yang sudah dibangun sebelumnya, lebih baik uang saya yang sudah ditransfer dikembalikan saja,” ungkapnya.
Upaya tersebut kembali dilakukan pada Senin pagi, 16 November 2026. Ucok BL mengaku kembali menghubungi orang-orang terdekat DS untuk menyampaikan pesan agar uang yang telah ditransfer segera dikembalikan.
“Pagi tadi saya kembali menghubungi orang-orang terdekat DS. Saya meminta agar pesan saya disampaikan kepada DS. Kalau memang uang yang sudah saya transfer tidak dikembalikan, maka saya akan membuat laporan pengaduan ke Unit Tipikor Satreskrim Polres Langkat,” tegas Ucok BL.
Karena belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, Ucok BL akhirnya merealisasikan langkah hukum tersebut. Pada Senin siang (16/11), ia mendatangi Polres Langkat dan membuat laporan resmi melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan nomor Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/789/XI/2026/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA.
Setelah membuat laporan, Ucok BL kemudian diarahkan ke ruang penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Langkat untuk dimintai keterangan sebagai pelapor terkait dugaan peristiwa yang disampaikannya.
Pelaporan ini menjadi perhatian karena dugaan permintaan uang tersebut dikaitkan dengan janji pemberian paket pekerjaan pada salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan sekadar menyangkut hubungan antara kontraktor dengan pejabat, tetapi juga menyentuh persoalan integritas aparatur pemerintahan, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri seluruh rangkaian transaksi yang disebut mencapai Rp52 juta, termasuk aliran dana ke rekening pribadi DS maupun rekening pihak lain yang disebut dalam keterangan pelapor.
Penulis : Ariswan
Editor : Fadli



















Komentar