DELI SERDANG (Langkatoday) – Pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang, Lomlom Suwondo, yang menyebut Kabupaten Deli Serdang sebagai “Kabupaten Nahdliyin” saat menghadapi aksi unjuk rasa dari massa Al-Washliyah menuai kontroversi dan reaksi keras dari berbagai pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (26/5) di depan Kantor Bupati Deli Serdang dipicu oleh sengketa lahan antara Pemkab Deli Serdang dan Al-Washliyah. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Lomlom terlihat menyatakan, “Ini adalah Kabupaten Nahdliyin, saudara-saudara, kalau saudara adalah Al-Washliyah, silakan baca ini Kabupaten Nahdliyin.”
Pernyataan tersebut dianggap provokatif dan berpotensi memecah belah umat oleh Ketua PD Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar, M. Ishak Hutasuhut. Ia menilai ucapan Wakil Bupati tidak mencerminkan sikap arif seorang kepala daerah dan dapat menimbulkan ketegangan antar-ormas Islam.
Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Kuzu Serasi Wilson Tarigan, juga mengkritik pernyataan tersebut. Ia menilai bahwa pernyataan Lomlom dapat menimbulkan konflik horizontal dan mendesak Bupati Deli Serdang untuk segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan tersebut.
Menanggapi kontroversi ini, anggota Fraksi PKS DPRD Sumut, Dedi Iskandar, meminta Wakil Bupati Lomlom Suwondo untuk memberikan klarifikasi. Dedi menekankan pentingnya sikap netral seorang pemimpin daerah dalam menghadapi persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Sumatera Utara, Abdul Rahman, mengajak masyarakat untuk melihat pernyataan Wakil Bupati secara utuh. Ia menyebut bahwa Lomlom adalah kader Al-Washliyah dan pernyataannya tidak bermaksud memprovokasi, melainkan menekankan pentingnya sikap beradab dalam menyampaikan aspirasi.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Deli Serdang terkait polemik ini. Namun, berbagai pihak berharap agar situasi dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah demi menjaga persatuan umat di Kabupaten Deli Serdang.
