.png)
STABAT (Langkatoday) – Pengamat Sosial Politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Abdul Rahim Daulay meminta Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Utara perketat pengamanan masa tenang Pilkada 2024.
“Ini dimasa tenang ini sangat rawan terjadi dugaan kecurangan, ini harus diantisipasi Bawaslu Langkat, semua penyelenggara Pemilu harus berkoordinasi bekersama dengan APH,'” kata Rahim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rahim menghimbau masyarakat untuk sama sama memantau Pilkada Langkat 2024, apabila ada temuan dan kecurangan di lapangan, rekam dan videokan serta dilaporkan berkoordinasi dengan APH, Panwascam dan penyelenggara Pilkada 2024 lainnya.
Selain itu, Rahim mengingatkan seluruh tim kampanye dan simpatisan untuk tidak melakukan kampanye terselubung.
Tak hanya itu Rahim meminta seluruh anggota DRP RI, DPRD Sumut dan Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan reses di masa tenang karena patut dicurigai ada mengarah ke kampanye yang memilih Paslon Bupati Wakil Bupati Langkat maupun Cagub Sumut. Nanti saja resesnya usai Pilkada agar Pilkada ini berjalan lancar.
“Bawaslu Langkat diminta bertindak tegas jika ada temuan dalam pelanggaran Pilkada 2024 ini. Jangan lemah ya, jangan tunggu laporan baru bertindak. Berani lah menindak tegas jika ada temuan pelanggaran, apalagi ada Paslon yang membagikan uang, ini pelanggaran Pidana,” kata Pemuda kelahiran Langkat itu.
Dimasa tenang ini, sambungnya, biyar lah masyarakat yang menentukan dan berpikir memilih Paslon. Jangan ada yang mencoba coba menekan rakyat dalam pesta demokrasi ini, apalagi memberikan uang.
Bawaslu Langkat dan penyelenggara Pemilu lainnya juga harus ingat sumpah janji saat dilantik menjadi Bawaslu dan penyelenggara Pemilu. Ini Tuhan Yang Maha Esa menyaksikan kerja kita semua. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada dan UU.
“Jangan mau ditekan, apalagi menekan. Nanti suatu saat Tuhan Yang Maha Esa membalasnya, jika melakukan pelanggaran, ingat anak istri di rumah,” kata Rahim yang juga Dosen di salah satu Perguruan Tinggi di Sumut itu.
Rahim menghimbau mari kita jaga Pilkada serentak 2024 berjalan damai, jujur dan adil.
“Masyarakat diminta awasi juga penyelenggara, jika ada temuan, rekam dan video, jangan bertindak sediri yang melanggar UU sama kita jaga ketertiban masyarakat (Kabtimas) tinggal hitungan jam ini,” pungkasnya.
Selain itu, Penjabat ASN, Kepala Dinas, Camat, Lurah dan Kepala Desa bersikap Netral juga.
“Jangan ada saling tekan menekan, ingat putusan MK. Jika ada dugaan pelanggaran maka akan dilaporkan ke Bawaslu dan KASN,” pungkas Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Badko HMI Sumut Periode 2021-2023 itu.
