Jakarta, Langkatoday.com – Hari ini, jagat media sosial diramaikan oleh pernyataan pedas dari salah satu anggota DPR yang menyoroti etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda yang melontarkan kritik keras terhadap mentalitas kerja aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda melontarkan kritik tajam bahwa banyak ASN yang hanya datang untuk absen di pagi hari, menghabiskan waktu dengan “ngopi-ngopi”, kemudian pulang, lalu kembali sore hari hanya untuk absen pulang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, Komisi II DPR berencana merevisi Undang-Undang ASN. Salah satu poin yang akan didorong adalah penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang lebih jelas bagi seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK.
Melalui sistem tersebut, kinerja pegawai akan diukur berdasarkan target yang terukur, termasuk membuka ruang evaluasi hingga pemberhentian bagi ASN yang secara konsisten tidak memenuhi standar kinerja.
Berkat pernyataannya, istilah “Absen-Ngopi-Pulang” pun mendadak viral, menggambarkan persepsi negatif terhadap birokrasi di tanah air.
Akibat pernyataan anggota DPR RI tersebut, respons publik di luar dugaan. Alih-alih mendapatkan simpati atas kritiknya, pernyataan tersebut justru menjadi bumerang.
Kolom komentar di berbagai platform media sosial dibanjiri oleh sindiran netizen yang meminta anggota DPR untuk “berkaca”
Banyak netizen yang mengungkit fenomena anggota dewan yang sering terlihat tidur saat rapat.
Fenomena anggota DPR tidak hadir dalam rapat paripurna, hingga perilaku yang dinilai tidak lebih produktif dibandingkan ASN yang dikritik tersebut.
“Lucu sekali melihat mereka yang sering bolos rapat malah mengkritik etos kerja orang lain. Coba cek berapa banyak kursi kosong saat sidang!” tulis salah satu netizen di kolom komentar X (Twitter).
Isu ini berhasil memantik emosi publik karena dua alasan utama:
Adanya sentimen negatif terhadap elite politik, yakni munculnya ketidakpercayaan yang mendalam dari masyarakat terhadap performa legislatif, sehingga kritik dari pihak tersebut sering kali dianggap munafik.
Budaya “asal bapak senang” atau kerja santai memang masih menjadi stigma yang melekat pada ASN di mata sebagian masyarakat, sehingga narasi ini sangat mudah menyebar luas.
Perseteruan ini sebenarnya mencerminkan kekecewaan publik terhadap kualitas pelayanan publik secara menyeluruh, baik di sektor eksekutif maupun legislatif.
Bagi netizen, kritik hanya akan berharga jika pemberinya sudah memberikan contoh yang baik.
Pada akhirnya, ini menjadi pengingat bagi para pejabat baik ASN maupun anggota dewan bahwa di era digital, setiap gerak-gerik dan pernyataan mereka diawasi langsung oleh rakyat yang semakin kritis.
