STABAT, LANGKATODAY – Sebuah video yang menampilkan Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, duduk manis di acara wisuda Universitas Sumatera Utara (USU) pada Sabtu, (29/11), memantik gelombang kritik tajam.
Bukan tanpa sebab: saat ia menghadiri seremoni akademik itu, Langkat tengah berlumur murka banjir. Ratusan warga masih terjebak di atap rumah, tidur lapar di lantai balai desa, dan berjuang melawan arus yang membawa lumpur, kayu, dan sisa harapan.
Kontrasnya mencolok. Di satu sisi, panggung megah wisuda di Medan dengan kain batik, kamera siaran langsung, dan senyum tamu undangan dan di sisi lain, tubuh-tubuh lelah warga Langkat yang menggigil di tenda darurat yang kekurangan makanan.
Video itu viral. Dan publik bereaksi: kecewa, marah, merasa dikhianati oleh pejabat yang seharusnya hadir di garis depan bencana, bukan deretan kursi VIP sebuah prosesi kelulusan.
“Pemimpinnya di acara wisuda, rakyatnya di lumpur. Ini sudah lebih dari sekadar tidak peka. Ini pengkhianatan empati,” kata zikri seorang warga yang rumahnya terendam hingga atap.
Di tengah banjir besar yang menjadikan Tanjung Pura sebagai salah satu episentrum krisis, warga harus menembus derasnya arus untuk sekadar mencari sinyal. Sementara itu, bantuan pangan tersendat, listrik padam massal, dan jalur darat terputus total.
Dalam situasi seperti itu, publik berharap kehadiran pemimpinnya. Minimal melihatnya menenangkan warga, memantau dapur umum, atau berdiri basah kuyup di lokasi banjir. Namun, yang muncul justru sosok Wakil Bupati di tengah aula wisuda, tersenyum dalam balutan busana terbaiknya, jauh dari kecamuk banjir di kampung halamannya.
Kominfo Bungkam
Tim Langkatoday.com berusaha mengkonfirmasi perihal absennya Wakil Bupati di lokasi bencana kepada Kepala Dinas Kominfo Langkat, Wahyudiharto. Namun, yang diterima hanya keheningan.
Ia enggan berkomentar, sebuah sikap yang justru mempertebal kesan bahwa pemerintah daerah sedang gamang menghadapi badai kritik.
Pertanyaan publik pun menganga:
Agenda wisuda lebih penting dari ribuan warganya sendiri?
Di mana urgensi moral seorang pejabat ketika rakyatnya terjebak bencana?
Dalam tradisi politik lokal, kehadiran pejabat di tempat bencana bukan sekadar formalitas. Itu simbol kepedulian, energi moral yang bisa menenangkan publik. Ketidakhadiran dalam momen krisis ditambah hadirnya di acara seremonial telah menjadi simbol telanjang dari kegagalan kepemimpinan Pemkab Langkat.
Banjir di Langkat bukan bencana kecil. Ratusan rumah tenggelam. Anak-anak kelaparan. Warga bertahan di atap rumah menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Dan ketika semua mata menatap ke arah pemerintah daerah, yang mereka lihat justru punggung pejabat yang mengarah ke panggung wisuda.
Dalam situasi bencana, seorang pemimpin dituntut bukan untuk tampil cantik di auditorium, tetapi hadir lusuh di tengah lumpur. Dan itulah yang tidak terjadi di Langkat.
View this post on Instagram
