Jakarta, Langkatoday – Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru sebesar Rp781,9 triliun pada tahun depan. Rencana itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026 yang dipaparkan pemerintah.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2021, ketika pandemi Covid-19 memaksa pemerintah melakukan pembiayaan jumbo sebesar Rp870,5 triliun. Setelah itu, pembiayaan utang tercatat Rp696 triliun pada 2022, Rp404 triliun pada 2023, Rp558,1 triliun pada 2024, dan Rp715,5 triliun pada outlook 2025.
Pemerintah menjelaskan, APBN 2026 dirancang untuk menjalankan dua agenda utama sekaligus: meredam gejolak ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan fiskal bersifat ekspansif dengan salah satu instrumen utama berupa penarikan utang.
“Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara prudent, akuntabel, dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal,” tulis dokumen RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).
Prinsip Pengelolaan Utang
Pemerintah menyebut ada tiga prinsip dalam mengelola utang:
- Akseleratif, menjadikan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan.
- Efisien, menerbitkan utang dengan biaya minimal melalui pengembangan pasar keuangan serta diversifikasi instrumen.
- Seimbang, menjaga portofolio utang yang optimal antara biaya rendah dan risiko yang bisa ditoleransi demi keberlanjutan fiskal.
Defisit dan Belanja Negara
RAPBN 2026 memproyeksikan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB, lantaran belanja negara lebih besar dari pendapatan.
- Belanja negara ditargetkan Rp3.786,5 triliun.
- Pendapatan negara hanya Rp3.147,7 triliun.
Pendapatan akan didorong dari pajak sebesar Rp2.357,7 triliun (naik 13,5% dari outlook 2025), serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun (naik 7,7% dari outlook 2025).
Program Prioritas
Belanja negara akan diarahkan pada sejumlah program unggulan pemerintahan Prabowo, di antaranya:
- Ketahanan pangan Rp164,4 triliun.
- Ketahanan energi Rp402,4 triliun.
- Program Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima.
- Pendidikan Rp757,8 triliun.
- Kesehatan Rp244 triliun.
Dengan komposisi tersebut, pemerintah berharap APBN 2026 mampu menjaga daya tahan ekonomi sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor.
