JAKARTA, Langkatoday.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi tersebut pada Rabu (11/11).
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” ujar Budi Arie kepada awak media, Rabu (11/11).
Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Namun, hingga Rabu malam, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Istana mengenai proses administrasi dan tindak lanjut pengunduran diri tersebut.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Di tengah perkembangan tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi juga mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan, usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11).
“Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP,” kata Saan, dikutip dari kanal YouTube TV Parlemen.
Adapun rincian anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Saan menjelaskan, usulan HMP selanjutnya akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) dan agenda rapat paripurna.
Sementara itu, polemik dokumen pendidikan Gibran bermula dari persoalan pemenuhan persyaratan administrasi pencalonannya pada Pemilu 2024.
Dalam perkembangannya, MK dan MA mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan tersebut. Putusan itu kemudian menjadi salah satu dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mengusulkan penggunaan HMP.
Dengan perkembangan terbaru ini, perhatian publik tertuju pada proses pengunduran diri Gibran serta tindak lanjut konstitusional dan kelembagaan yang akan ditempuh oleh DPR dan lembaga negara terkait.
Editor : Fadli
Komentar