JAKARTA, Langkatoday.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola sumber daya alam agar kekayaan Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Instruksi itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi selama ini manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ia menyoroti praktik pengelolaan kekayaan alam yang dinilai lebih menguntungkan pihak tertentu, sementara hasilnya justru mengalir ke luar negeri.
Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki sistem ekonomi nasional dan menyelamatkan kekayaan negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
“Yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa pengelolaan perekonomian nasional harus berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan prinsip perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita,” katanya.
Selain sektor pertambangan, Prabowo turut menyoroti pengawasan ekspor komoditas. Pemerintah, menurutnya, menerapkan mekanisme ekspor melalui satu pintu untuk mencegah manipulasi laporan volume barang yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
“Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” tegasnya.
Prabowo berharap pembenahan tata kelola sumber daya alam dan pengawasan ekspor dapat memperkuat penerimaan negara. Dengan demikian, kekayaan nasional tidak hanya memberikan keuntungan bagi segelintir pihak, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Editor : Fadli
Komentar