Hari Ini KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

- Kontributor

Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:51 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Traktir kopi buat Kontributor
+ Traktir Kopi

Jakarta, Langkatoday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada hari ini, Rabu (7/10).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein membenarkan bahwa tim penyidik memanggil dan mengagendakan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini.

“Iya betul nanti jubir yang rilis ya,” kata Taufik, Rabu pagi (7/10).

Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, surat panggilan terhadap Nusron telah dikirimkan penyidik pada pekan lalu.

“Setahu saya, penyidik sudah melayangkan surat panggilan, tapi kalau nggak salah waktunya minggu ini ya, seingat saya. Minggu ini, tapi nanti didetailkan lebih tepatnya atau harinya kapan, silakan sama Pak Deputi atau Dirdik,” kata Setyo kepada wartawan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Selasa siang (6/10).

Setyo menerangkan, surat panggilan tersebut diyakini telah diterima Nusron. Ia mengingatkan pemanggilan sebagai saksi merupakan bagian dari kewajiban hukum warga negara.

“Minggu lalu sudah dikirimkan. Artinya, saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian sudah dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan,” tegas Setyo.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Selanjutnya pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta seorang pihak swasta yaitu Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.

Editor : Fadli

Sumber Berita: RMOL

Ikuti WhatsApp Channel Langkatoday Follow

Berita Terkait

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Polemik Kerja Sama Kementerian, Siapkan Bantuan Rp15 Miliar
Polemik Suket Ijazah Gibran, Ahmad Khozinudin Minta DPR Tak Hentikan Proses HMP
Prabowo Cari Pengganti Gibran Usai Lawatan ke China, Siapa Bakal Jadi Wakil Presiden?
Prabowo Puji Muhammadiyah, 165 Kampus dan 130 Rumah Sakit Jadi Bukti Pengabdian
Menkomdigi Soroti Dominasi Platform Digital, Independensi Redaksi Harus Dijaga
Prabowo Minta Minimal 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya
Mundur dari Wapres, Gibran Tetap Berhak atas Pensiun dan Fasilitas Negara Seumur Hidup
Momen Pertemuan Tertutup Wapres Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:07 WIB

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Polemik Kerja Sama Kementerian, Siapkan Bantuan Rp15 Miliar

Senin, 16 November 2026 - 19:22 WIB

Polemik Suket Ijazah Gibran, Ahmad Khozinudin Minta DPR Tak Hentikan Proses HMP

Minggu, 15 November 2026 - 13:16 WIB

Prabowo Cari Pengganti Gibran Usai Lawatan ke China, Siapa Bakal Jadi Wakil Presiden?

Minggu, 15 November 2026 - 04:53 WIB

Menkomdigi Soroti Dominasi Platform Digital, Independensi Redaksi Harus Dijaga

Sabtu, 14 November 2026 - 21:07 WIB

Prabowo Minta Minimal 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya

Terbaru

Chat via WhatsApp