Stabat, Langkatoday.com – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat yang digelar di hotel Putra Mulia di Kota Medan, di tengah masa tanggap darurat banjir, menuai sorotan dan kritik dari berbagai pihak.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Ilhamsyah Bangun, ST, akhirnya memberikan penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ilhamsyah menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan publik dan menegaskan bahwa kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan mendesak satuan pendidikan, khususnya terkait pelayanan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
“Terima kasih atas kritikannya terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini didasarkan kepada kebutuhan perhatian dan tindak lanjut satuan pendidikan terkait pelayanan kepada disabilitas di satuan-satuan pendidikan di Kabupaten Langkat,” ujar Ilhamsyah dalam keterangannya kepada media Langkatoday.com, Selasa (16/12).
Menurutnya, selama ini masih banyak satuan pendidikan di Langkat yang belum memiliki kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.
“Selama ini satuan-satuan pendidikan masih belum mempersiapkan sarana dan prasarana untuk para disabilitas,” lanjutnya.
Alasan Digelar di Medan
Terkait lokasi kegiatan yang dilaksanakan di Medan, Ilhamsyah menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena faktor ketersediaan narasumber dan jumlah peserta.
“Pelaksanaan di Medan dikarenakan narasumber ahli yang dihadirkan berasal dari Medan dan Labuhanbatu Utara, serta jumlah peserta dari tenaga pendidik yang cukup banyak,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kondisi kebencanaan yang sedang terjadi di Kabupaten Langkat.
“Sekali lagi, terima kasih atas masukannya,” tutup Ilhamsyah.
Tetap Menuai Pertanyaan Publik
Meski telah dijelaskan oleh pihak Dinas Pendidikan, pelaksanaan Bimtek di hotel luar daerah tersebut masih menuai pertanyaan dari publik, terutama terkait waktu pelaksanaan di tengah status tanggap darurat serta konsistensi kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
Sebelumnya, pengamat sosial dan pendidikan dari Lawan Institute Sumatera Utara Abdul Rahim menilai kebijakan tersebut tidak sensitif secara kemanusiaan dan mendesak Bupati Langkat melakukan evaluasi menyeluruh.
Hingga kini, warga di sejumlah wilayah terdampak banjir masih bertahan di pengungsian darurat dengan fasilitas terbatas, sementara pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemulihan pascabencana.
