.png)
Jakarta, Langkatoday.com – Benang merah kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mulai terkuak lebar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, blak-blakan menyebut bahwa salah satu pintu masuk terbongkarnya skandal “jual beli” titik pelayanan ini berasal dari laporan audit internal Kementerian Keuangan.
Penangkapan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut-sebut merupakan hasil operasi senyap lintas lembaga yang melakukan pencocokan data anggaran secara ketat.
Sinergi Tiga Lembaga Bongkar Kejanggalan
Menkeu Purbaya mengungkapkan, pengusutan di internal BGN berjalan secara terintegrasi. Kemenkeu tidak bermain sendiri, melainkan berbagi data sensitif dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung.
“Dan salah satu laporan juga dari kita asalnya kan. Bukan dari kita aja, BPKP memeriksa, Kejaksaan Agung memeriksa. Semuanya mengecek, jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira,” ujar Purbaya saat ditemui di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Purbaya juga menegaskan bahwa pencopotan hingga berujung penahanan para petinggi BGN ini merupakan langkah tegas dan keputusan langsung dari Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan evaluasi total terhadap kinerja manajemen lembaga baru tersebut.
Anggaran Makan Bergizi Gratis Bakal Dipangkas Lagi
Buntut dari skandal korupsi harian ini, Kemenkeu memastikan akan memelototi kembali seluruh detail penggunaan dana, termasuk standardisasi harga operasional pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menariknya, Purbaya membocorkan bahwa pagu anggaran MBG yang saat ini berada di angka Rp268 triliun (setelah sebelumnya dipangkas Rp67 triliun dari pagu awal Rp335 triliun) masih berpotensi untuk turun kembali demi mengejar efisiensi.
“Memang anggarannya sekarang Rp268 triliun? Sekarang berkurang kan? Karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit mungkin,” jelas Menkeu.
Manajemen Dibenahi, Jatah Makan Anak Sekolah Dijamin Aman
Meskipun ada tren penurunan anggaran dan pembersihan oknum pejabat yang korup, Menkeu meminta publik untuk tidak menyalahkan program MBG itu sendiri. Langkah efisiensi ini murni dilakukan untuk membatasi pos belanja yang tidak mendesak dan dinilai rawan kebocoran, tanpa mengurangi kualitas serta jatah makan bagi anak-anak penerima manfaat.
“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Belanja yang tidak perlu tidak akan dibelanjakan oleh kepala BGN,” tegas Purbaya.
Sebagai catatan performa, per 30 April 2026, program MBG sejatinya telah terealisasi sebesar Rp75 triliun (22,4% dari pagu awal).
Program ambisius ini tercatat sudah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan sokongan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.
