JAKARTA, Langkatoday.com – Mahkamah Agung (MA) mengungkapkan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan SMA atau sederajat.
Temuan tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran. Salinan lengkap putusan tersebut dipublikasikan MA pada Selasa (10/11).
Dalam putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan tersebut.
“Tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” demikian salah satu pertimbangan hukum dalam putusan MA.
MA Soroti Dokumen Pendidikan Gibran
Dalam pertimbangan lainnya, MA menyoroti sejumlah dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan, di antaranya certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Menurut MA, dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadirannya dalam kegiatan perkuliahan.
“Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” tulis MA dalam pertimbangannya.
MA juga menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kepentingan salah satu kontestan pemilu, melainkan berkaitan dengan kepentingan bangsa dan kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi.
MA Nilai PTUN Berwenang Mengadili
Dalam putusan tersebut, MA turut menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.
Meskipun berkaitan dengan persyaratan pencalonan dalam pemilu, MA menilai peradilan tata usaha negara tetap memiliki fungsi korektif dan remedial terhadap pelanggaran administrasi yang dinilai terstruktur, sistematis, dan terencana.
MA juga mempertimbangkan adanya keadaan hukum baru setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026.
Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setingkat SMA.
MA kemudian menilai keadaan hukum baru tersebut menjadi alasan untuk mengesampingkan eksepsi dari pihak tergugat.
“Karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural,” demikian pertimbangan MA.
Kemendikdasmen Wajib Cabut Surat Penyetaraan
Perkara ini diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebelumnya, gugatan tersebut tidak diterima oleh PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Penggugat selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto akhirnya mengabulkan permohonan kasasi serta mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Dengan putusan tersebut, MA membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang selama ini menjadi salah satu dokumen persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Namun, substansi putusan MA tersebut secara langsung menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan dan kewajiban pencabutannya oleh Kemendikdasmen.
Editor : Fadli
Komentar