Penahanan Syah Afandin Diperpanjang 30 Hari, KPK Masih Dalami Perkara Dugaan Korupsi

- Kontributor

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:59 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Traktir kopi buat Kontributor
+ Traktir Kopi

Jakarta, Langkatoday.com – Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin mengungkapkan bahwa masa penahanannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diperpanjang selama 30 hari.

Hal tersebut disampaikan Syah Afandin usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Ketika ditanya mengenai agenda pemeriksaan, ia menjawab singkat bahwa pemeriksaan berkaitan dengan perpanjangan masa penahanan.

“Perpanjang penahanan,” kata Syah Afandin.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ditanya mengenai lamanya perpanjangan, ia menjawab, “30 hari.”

Perpanjangan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Syah Afandin. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Perkara Tak Hanya Disorot pada Pengadaan Proyek

Perkara yang menjerat Syah Afandin juga dikaitkan dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam materi yang disampaikan kepada publik, perkara tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah aktivitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, termasuk pengisian jabatan dan sektor pendidikan.

Namun, berbagai dugaan tersebut tetap merupakan bagian dari proses hukum yang harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan.

Dalam konteks gratifikasi, KPK menjelaskan bahwa pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat masuk kategori gratifikasi yang dianggap suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pendidikan Ikut Menjadi Sorotan

Sektor pendidikan disebut menjadi salah satu bagian yang ikut mendapat perhatian dalam perkara tersebut, termasuk persoalan pengisian jabatan di lingkungan pendidikan dan pengadaan kebutuhan sekolah.

KPK sendiri dalam berbagai publikasinya menegaskan bahwa sektor pendidikan memiliki sejumlah titik rawan korupsi, termasuk proses pengadaan barang dan jasa, penerimaan peserta didik, serta praktik pemberian yang dapat memengaruhi keputusan.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan maupun sektor pendidikan perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Masa Penahanan Diperpanjang, Publik Menunggu Proses Hukum

Dengan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari, proses penyidikan terhadap Syah Afandin masih berlanjut.

Publik kini menunggu perkembangan penyidikan KPK, termasuk konstruksi perkara, alat bukti yang digunakan penyidik, serta pihak-pihak lain yang kemungkinan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut.

Syah Afandin sendiri tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Hingga proses hukum berkekuatan hukum tetap, seluruh dugaan terhadap dirinya tetap berada dalam ranah perkara yang sedang diproses dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bersalah.

Editor : Fadli

Ikuti WhatsApp Channel Langkatoday Follow

Berita Terkait

Kapolri Akui Tak Mudah Tegakkan Hukum di Internal Polri, Minta Doa Ulama
Di Sela KTT APEC China, Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata
Menkomdigi Meutya Hafid Ingatkan Humas Pemerintah: Jangan Kejar Viral
Waduh! Kadiskanla Langkat Minta Setor Fee Proyek ke Kontraktor Berakhir di Polisikan
Raffi Ahmad Minta Maaf soal Polemik Kerja Sama Kementerian, Siapkan Bantuan Rp15 Miliar
Polemik Suket Ijazah Gibran, Ahmad Khozinudin Minta DPR Tak Hentikan Proses HMP
Prabowo Cari Pengganti Gibran Usai Lawatan ke China, Siapa Bakal Jadi Wakil Presiden?
Prabowo Puji Muhammadiyah, 165 Kampus dan 130 Rumah Sakit Jadi Bukti Pengabdian

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:33 WIB

Kapolri Akui Tak Mudah Tegakkan Hukum di Internal Polri, Minta Doa Ulama

Jumat, 20 November 2026 - 09:24 WIB

Di Sela KTT APEC China, Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata

Rabu, 18 November 2026 - 04:17 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid Ingatkan Humas Pemerintah: Jangan Kejar Viral

Selasa, 17 November 2026 - 04:30 WIB

Waduh! Kadiskanla Langkat Minta Setor Fee Proyek ke Kontraktor Berakhir di Polisikan

Senin, 16 November 2026 - 21:07 WIB

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Polemik Kerja Sama Kementerian, Siapkan Bantuan Rp15 Miliar

Terbaru

Chat via WhatsApp