Jakarta, Langkatoday.com – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Usulan tersebut disampaikan Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurutnya, pembangunan bioskop desa diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri perfilman nasional, khususnya bagi rumah produksi kecil di daerah yang saat ini dinilai kesulitan bertahan di tengah persaingan industri.
“Kepada Kemenkeu mungkin lintas mitra, mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” ujar Rahmawati, dikutip Sabtu (23/5).
Ia menilai banyak rumah produksi kecil saat ini berada dalam kondisi sulit karena distribusi film masih didominasi kota-kota besar dan perusahaan besar.
“Biar PH-PH kecil itu bisa hidup, karena sekarang mereka itu hidup segan mati tak mau,” katanya.
Rahmawati menegaskan, pemerataan industri perfilman menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi nasional kini tidak lagi hanya bertumpu di kota besar, tetapi juga berkembang di daerah-daerah.
Menurutnya, keberadaan bioskop desa dapat membuka ruang bagi film lokal dan karya sineas daerah agar lebih mudah menjangkau masyarakat.
“Agar film-film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ucapnya.
Selain pembangunan layar bioskop desa, Rahmawati juga meminta pemerintah hadir dalam menciptakan distribusi film yang lebih adil dan mencegah praktik monopoli di industri perfilman nasional.
Ia berharap pembahasan antara DPR dan pemerintah nantinya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku film daerah dan rumah produksi kecil di Indonesia.
Usulan tersebut disebut sejalan dengan visi pemerataan pembangunan dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
