STABAT, Langkatoday.com – Pemerintah Kabupaten Langkat mendapat tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp352,26 miliar untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
Penggunaan anggaran tersebut kini menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pasalnya, berdasarkan data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), total nilai kerusakan akibat bencana di Kabupaten Langkat mencapai Rp1.024.436.973.073 atau sekitar Rp1,02 triliun.
Komitmen percepatan pemulihan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Kunjungan Lapangan Penggunaan Tambahan TKD dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana bersama Tim Kemendagri, Selasa (17/11), di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat.
Kegiatan tersebut diikuti secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni. Sementara tim Kemendagri yang hadir langsung dipimpin Horas Panjaitan.
Dalam sambutannya, Tiorita menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan Kabupaten Langkat.
Ia menegaskan tambahan dana TKD harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki infrastruktur, memulihkan pelayanan dasar, serta membantu masyarakat terdampak bencana.
“Kami berkomitmen memastikan dana TKD ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan dasar, serta membantu masyarakat,” ujarnya.
Tiorita juga meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi, menyelesaikan berbagai kendala, dan mempercepat pelaksanaan program agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat.
Tim Kemendagri menjelaskan, tambahan TKD tersebut dapat dimanfaatkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, meliputi mitigasi bencana, perbaikan sarana dan prasarana, pemulihan sektor pendidikan dan kesehatan, serta penanganan kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Tim Kemendagri, Muhammad Dimiyathi, mengingatkan pemerintah daerah agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan mengingat waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 semakin terbatas.
Perangkat daerah juga diminta mengatasi hambatan pelaksanaan, memperkuat koordinasi, serta menuntaskan administrasi dan pelaporan tepat waktu.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan tambahan dana TKD untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ia mengingatkan seluruh anggaran harus digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah terdampak.
Fatoni juga menegaskan kembali arahan Menteri Dalam Negeri agar tambahan dana TKD tidak sampai menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Melalui monitoring dan kunjungan lapangan tersebut, Pemkab Langkat diharapkan mampu meningkatkan percepatan realisasi anggaran sehingga pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Percepatan realisasi TKD bukan sekadar mengejar serapan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, Plt. Inspektur Basrah Pardomuan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Langkat.
Editor : Fadli



















Komentar