Medan, Langkatoday.com – Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Elfanda Ananda, menilai kericuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi di depan Kantor BRI Cabang Iskandar Muda perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk terkait pola pengamanan yang dilakukan pihak keamanan bank.
Menurut Elfanda, aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Karena itu, pendekatan pengamanan terhadap massa aksi seharusnya lebih mengedepankan komunikasi persuasif dan langkah de-eskalasi, bukan tindakan yang berpotensi memicu ketegangan.
“Pendekatan aparat keamanan maupun pihak bank seharusnya mengedepankan komunikasi persuasif dan de-eskalasi, bukan tindakan yang berpotensi memicu konflik. Dalam situasi aksi, tindakan satpam yang disebut mengacungkan benda menyerupai pentungan bisa dipersepsikan sebagai intimidatif,” ujar Elfanda Ananda, Sabtu (9/5).
Ia menilai, pengamanan yang terlalu represif justru dapat memperburuk situasi dan menimbulkan citra negatif terhadap institusi pelayanan publik, termasuk sektor perbankan.
Meski demikian, Elfanda juga memahami bahwa pihak perbankan memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas operasional serta kenyamanan nasabah selama aktivitas pelayanan berlangsung.
Menurutnya, pernyataan resmi BRI yang menghormati hak penyampaian pendapat dan meminta aksi berjalan tertib menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara demokrasi dan stabilitas pelayanan publik.
Namun, ia menilai respons tersebut lebih banyak menyoroti potensi gangguan ketertiban dan tindakan massa, sementara belum terlihat adanya evaluasi terbuka terhadap tindakan petugas keamanan di lapangan.
“Apabila terdapat dugaan tindakan berlebihan dari petugas keamanan, maka pihak bank semestinya membuka ruang evaluasi internal secara profesional dan independen, bukan hanya menyoroti tindakan demonstran,” katanya.
Elfanda menegaskan bahwa pengamanan di lingkungan pelayanan publik harus tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan penghormatan terhadap hak sipil masyarakat. Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar aksi demonstrasi dilakukan secara tertib agar substansi tuntutan tidak hilang akibat kericuhan.
“Pendekatan dialogis jauh lebih efektif menjaga stabilitas dibanding respons yang terkesan konfrontatif. Kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui pengamanan fisik, tetapi juga melalui keterbukaan dan penghormatan terhadap hak demokratis warga negara,” pungkasnya.
