JAKARTA, Langkatoday.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia ternyata tidak serta-merta menghilangkan hak keuangan dan fasilitas yang diberikan negara.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu berpotensi tetap memperoleh pensiun dan sejumlah fasilitas negara setelah resmi berstatus sebagai mantan wakil presiden.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 UU tersebut disebutkan, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Pengunduran diri atas permintaan sendiri juga termasuk kategori pemberhentian dengan hormat. Hal itu ditegaskan dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978.
Dengan demikian, apabila pemberhentian Gibran diproses sesuai ketentuan tersebut, ia berhak memperoleh pensiun sebagai mantan wakil presiden.
Pensiun Pokok Rp20,16 Juta per Bulan
Besaran pensiun mantan wakil presiden mengacu pada gaji pokok terakhir yang diterima ketika menjabat.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, gaji pokok wakil presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan. Dengan demikian, nilai pensiun pokok yang menjadi dasar perhitungan juga mencapai Rp20,16 juta setiap bulan.
Ketentuan tersebut tidak menghitung tunjangan jabatan yang diterima ketika masih menjabat sebagai wakil presiden.
Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Rumah, Kendaraan, hingga Biaya Rumah Tangga
Tidak hanya pensiun, mantan wakil presiden juga memperoleh sejumlah fasilitas dari negara.
Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Selain itu, negara menyediakan satu unit kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Ketentuan teknis mengenai rumah kediaman tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Dalam aturan itu, tanah untuk rumah kediaman mantan presiden dan wakil presiden di wilayah Jakarta dapat memiliki luas maksimal 1.500 meter persegi. Sementara luas bangunan juga memiliki batas maksimal 1.500 meter persegi.
Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.
Biaya Kesehatan dan Pengamanan
Fasilitas lainnya adalah pembiayaan kesehatan. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, seluruh biaya perawatan kesehatan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya ditanggung negara.
Sementara itu, pengamanan mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.
Pasal 20 aturan tersebut menyebutkan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan selama seumur hidup sejak berakhirnya masa jabatan.
Pengamanan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, termasuk koordinasi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan instansi terkait.
Hak Pensiun Mulai Dibayarkan Setelah Pemberhentian
Meski Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11), proses administrasi pemberhentiannya masih harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan memproses pengunduran diri tersebut melalui rapat gabungan dan tahapan selanjutnya sesuai ketentuan UUD 1945.
Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Sementara itu, Pasal 10 mengatur pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus hak keuangan dan fasilitas yang melekat pada statusnya sebagai mantan wakil presiden. Namun, realisasi hak tersebut tetap bergantung pada penyelesaian proses pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Editor : Fadli
Komentar