JAKARTA, Langkatoday.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki jalur upaya hukum untuk mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menyusul terbitnya putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Menurutnya, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan bagi Gibran karena bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.
Yusril menjelaskan, terdapat dua putusan lembaga peradilan tertinggi yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua putusan tersebut memiliki sifat final dan mengikat sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“Putusan MK tidak ada PK. Putusan Mahkamah Agung sudah final, karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK, karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Yusril, dalam perkara di MA tersebut, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Sementara Gibran tidak masuk sebagai tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa putusan kasasi MA menyatakan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan Dirjen Dikdasmen tidak sah dan memerintahkan agar dokumen tersebut dicabut.
Yusril menyoroti penggunaan prinsip ex tunc dalam putusan tersebut. Prinsip ini berarti pembatalan keputusan berlaku sejak keputusan itu diterbitkan, bukan hanya sejak putusan pengadilan dijatuhkan.
“Selain diktum putusannya yang memang menyatakan batal dan tidak sah, lalu memerintahkan kepada tergugat Dirjen Dikdasmen untuk mencabut surat keputusan tersebut, dan putusan itu bersifat ex tunc, membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019 kalau saya tidak salah,” papar Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa pembuktian suatu dokumen pendidikan dalam sengketa hukum harus dilakukan melalui proses persidangan. Menurutnya, pernyataan atau penjelasan di luar pengadilan tidak dapat menggantikan mekanisme pembuktian hukum.
Ia juga menyebut putusan MA tersebut berpotensi memengaruhi proses gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa serupa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Meski demikian, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Sebab, menurutnya, putusan MK dan MA telah memiliki kekuatan hukum final sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Gibran sebelumnya menyampaikan keinginan untuk tetap menempuh jalur hukum melalui PTUN guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Ia juga menyebut rencana menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK).
Polemik ini kembali menjadi perhatian publik setelah putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pelaksanaan putusan pengadilan dan langkah hukum yang ditempuh pihak-pihak terkait.
Editor : Fadli
Komentar