JAKARTA, Langkatoday.com – Di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) yang mengguncang Istana, Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengumpulkan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (8/11).
Pertemuan tertutup ini menjadi sorotan publik di tengah memanasnya spekulasi mengenai teka-teki “Kapolri kedua” dan desakan pengusutan aktor intelektual di balik operasi pengintaian negara.
Berdasarkan tayangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo yang didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya menyambut satu persatu kedatangan para purnawirawan jenderal bintang empat tersebut di sebuah meja bundar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Deretan mantan pimpinan Korps Bhayangkara yang hadir meliputi Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Jenderal (Purn) Roesdihardjo, Jenderal (Purn) Surojo Bimantoro, Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal (Purn) Sutanto, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Sutarman, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, hingga Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Kesepuluh tokoh ini tercatat memimpin Polri pada rentang waktu 1998 hingga 2019.
Namun, di balik daftar panjang purnawirawan yang hadir di Hambalang, absennya satu nama mencuri perhatian tajam dari pengamat dan warganet, yaitu Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis, Kapolri periode 2019–2021 sekaligus pendahulu langsung tersangka utama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tidak terlihat dalam rombongan.
Ketidakhadiran Idham Azis ini langsung dikaitkan dengan isu yang beredar di ruang publik menyusul pernyataan politikus senior Akbar Faizal di media sosial yang sempat melontarkan petunjuk (clue) bertuliskan, “Akhirnya Kapolri ‘Kedua’ Juga Digarap, Gelar Tikar!”
Kode misterius tersebut sebelumnya membelah tafsir publik ke dalam dua figur sentral pendahulu Listyo Sigit, yakni Tito Karnavian dan Idham Azis. Terlebih, analisis media siber sempat menyoroti rekam jejak Idham Azis sebagai mantan Kabareskrim sebelum memimpin kepolisian, yang dinilai memiliki irisan kuat dengan struktur Monitoring Center Bareskrim—lokasi di mana perangkat LIMS diduga disalahgunakan untuk menyadap ribuan nomor strategis, termasuk milik Presiden Prabowo.
Kediaman pribadi Idham Aziz di kawasan Depok, Jawa Barat yang dekat dengan Mako Brimob Kelapa Dua, juga turut memperkuat dugaan itu. Pasalnya para jenderal yang ditangkap, terutama Irjen Ahrie Sonta, langsung di bawa ke Mako Brimob Kelapa Dua. Para jenderal lain yang sudah menjadi tersangka, seperti Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi pun ditahan di Mako Brimob. Ketidakhadirannya dalam ajang silaturahmi purnawirawan Polri bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (5/11) turut dijadikan bahan pencocokan oleh warganet.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, secara resmi membantah keras kabar yang menyebutkan bahwa jajaran penyidik telah menangkap mantan petinggi Polri terkait kasus ini.
“Tidak benar,” tegas Komjen Pol Asep Safrudin kepada para jurnalis di Jakarta, Ahad (8/11).
Hingga saat ini, Bareskrim Polri menegaskan, daftar resmi tersangka dalam skandal illegal tapping dan illegal access (2025–2026) tetap terbatas pada empat orang perwira tinggi, yaitu mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP), eks Kadiv Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), eks Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS), serta eks Kadiv TIK Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) selaku Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim.
Sebagian besar tersangka kini telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjamin bahwa proses hukum yang sedang ditangani jajarannya berjalan murni demi pembersihan internal institusi tanpa tendensi kepentingan politik tertentu.
Editor : Fadli
Komentar