MA Batalkan Vonis Bebas Terbit Rencana di Kasus Kerangkeng Manusia

- Kontributor

Selasa, 26 November 2024 - 21:20 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Traktir kopi buat Kontributor
+ Traktir Kopi

JAKARTA (Langkatoday) – Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin alias Cana di kasus kerangkeng manusia. MA mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum dengan menjatuhkan pidana empat tahun penjara untuk Terbit Rencana.

“Mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum, batal JF (judex facti),” demikian dilansir laman Kepaniteraan MA, Selasa (26/11).

Perkara nomor: 7283 K/Pid.Sus/2024 diperiksa dan diadili oleh ketua majelis hakim kasasi Prim Haryadi dengan anggota Yanto dan Jupriyadi. Panitera Pengganti Adiaty Rovita. Putusan dibacakan pada Jumat, 15 November 2024.

“Mengadili sendiri, – Terbukti Dakwaan Keempat, Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang – Pidana penjara 4 tahun, denda 200 juta subsidair kurungan 2 bulan,” demikian bunyi amar putusan perkara tersebut.

MA membutuhkan waktu selama 26 hari untuk memutus perkara kerangkeng manusia itu. Belum ada salinan putusan lengkap yang diunggah oleh MA di laman Kepaniteraan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis bebas terhadap Terbit Rencana dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) para penghuni kerangkeng manusia.

Jaksa kemudian mengajukan upaya hukum kasasi. Sebab, dalam tuntutannya, jaksa meminta agar hakim menghukum Terbit Rencana dengan pidana selama 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut agar Terbit Rencana membayar restitusi sejumlah Rp2,3 miliar kepada para korban atau ahli waris.

Apabila ia tidak mampu membayar restitusi tersebut paling lama 14 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita dan dilelang jaksa untuk pembayaran restitusi tersebut.

Dalam hal ia tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun. (rel/cnn)

Ikuti WhatsApp Channel Langkatoday Follow

Berita Terkait

Momen Pertemuan Tertutup Wapres Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR
Jokowinisti: Gibran Mirip Gus Dur, Akan Dikenang sebagai Guru Bangsa
Gibran Datangi Gedung DPR/MPR di Tengah Kabar Pengunduran Diri
Yusril Sebut Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lagi soal Ijazah, Putusan MA Sudah Final
MA Ungkap Tak Ada Bukti Ijazah Setara SMA Gibran
Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo, Minta Kesempatan Buktikan Dokumen Pendidikan
Mayoritas Fraksi Disebut Dukung Pemakzulan Gibran
Isu Gibran Mundur Sore Ini sebagai Wapres Mencuat

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 12:59 WIB

Momen Pertemuan Tertutup Wapres Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR

Kamis, 12 November 2026 - 12:36 WIB

Jokowinisti: Gibran Mirip Gus Dur, Akan Dikenang sebagai Guru Bangsa

Kamis, 12 November 2026 - 11:40 WIB

Gibran Datangi Gedung DPR/MPR di Tengah Kabar Pengunduran Diri

Rabu, 11 November 2026 - 09:46 WIB

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lagi soal Ijazah, Putusan MA Sudah Final

Selasa, 10 November 2026 - 19:28 WIB

MA Ungkap Tak Ada Bukti Ijazah Setara SMA Gibran

Terbaru

Langkat Terkini

Pemkab Langkat Proyeksikan Pendapatan Rp2,04 Triliun dalam R-APBD 2027

Jumat, 13 Nov 2026 - 04:20 WIB

Chat via WhatsApp