MEDAN (Langkatoday) – Oknum Presiden Mahasiswa (Presma) berinisial ZU di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara diduga memanfaatkan posisinya untuk mengatur pembagian kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2025 demi satu kelompok dengan pacarnya berisial SH.
Aksi tersebut memicu gelombang kritik dari kalangan mahasiswa dan dosen pembimbing yang menilai tindakan itu sebagai bentuk dugaan penyalahgunaan wewenang.
Informasi yang dihimpun dari beberapa sumber internal menyebutkan, awalnya pembagian kelompok KKN sudah ditetapkan secara acak berdasarkan pertimbangan akademik dan pemerataan wilayah penempatan. Namun, oknum Presma tersebut disebut-sebut diduga melakukan ‘intervensi’ kepada panitia KKN agar dirinya dan pacarnya ditempatkan di kelompok yang sama.
“Bagaimana infonya pak, sudah amankan pak?” kata ZU.
Jawab panitia bilang tidak boleh.
“Siapa yang bilang tidak boleh pak. SK kan belum dikeluarin pak, masak pakai cara kekeluargaan tidak bisa pak? kata ZU.
“Z mau komunikasi bagus pak, tidak enaklah kalau Z lebih maju dari ini kan, surah cukup-cukup lah kan Pak, 2 tahun lebih pakai cara ribut-ribut, minta tolong Z Pak, pakai Komunikasi yang baik saja kita pak,” kata ZU.
“Gini saja pak, Z minta kelompok Z sajalah pak, habis itu Z senyap pak, ini minta tolong kali Z pak,” kata ZU.
Tak berika ZU mendapat kritikan. Bagaimana tidak, selama dua pekan oknum Presma di Sumut ini mendatangi Panitia KKN Tahun 2025.
“Peristiwa ini menciderai prinsip keadilan dalam pembagian kelompok. Jabatan organisasi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar salah satu mahasiswa yang meminta namanya dirahasiakan.
Sejumlah pihak menilai sikap tersebut tidak hanya menunjukkan kurangnya profesionalisme seorang pemimpin mahasiswa, tetapi juga berpotensi menurunkan citra organisasi kemahasiswaan di mata publik.
Beberapa dosen pembimbing bahkan menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses akademik, termasuk KKN.
“Ini bukan oknum aktivis mahasiswa, kalau dia mamang benar-benar mahasiswa dia harus mementingkan masyarakat dari pacarnya yang belum nikah tersebut. Kalau dia benar seorang aktivis, dia seharusnya menjaga etikanya kepada dosen dan meninggalkan pacar demi masyarakat. Kalau sikap oknum Presma seperti ini tidak ada marwahnya,” kata sumber yang menolak namanya disebutkan.
Tak sampaia disitu, panitia tetap bersikeras, kemudian Z menemukan pimpinan kampusnya untuk meminta ia dengan sang pacarnya.
“Kalau begini kan bisa buruk Citra nya ke depan,” kata sumber.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa jabatan dalam organisasi mahasiswa seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan bersama mahasiswa dan masyarakat, bukan untuk memfasilitasi kepentingan pribadi. Publik pun kini menunggu langkah tegas pihak kampus untuk menjaga marwah akademik dan etika kepemimpinan mahasiswa.
