Jakarta, Langkatoday.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pasang badan membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan terus menuai kritik. Dalam acara Economic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2), Menkeu menegaskan bahwa MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, melainkan strategi kunci dalam arsitektur ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya meminta masyarakat melihat program ini dalam kacamata yang lebih luas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sumitronomics: Tiga Pilar Ekonomi Prabowo
Purbaya menjelaskan bahwa strategi ekonomi pemerintah saat ini berpijak pada konsep “Sumitronomics” yang terdiri dari tiga pilar utama:
- Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (High Economic Growth)
- Pemerataan (Equitable Distribution)
- Stabilitas Sosial-Politik
“Jangan protes kebanyakan MBG. Ini memang program yang diperlukan masyarakat. Tanpa pilar pemerataan dan stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi tinggi mustahil bisa tercipta,” tegas Purbaya.
Belajar dari Protes Agustus 2025
Mantan Dirjen Pajak ini mengingatkan publik pada gelombang protes yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pelajaran mahal bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang bagus tidak akan berarti apa-apa jika masyarakat bawah merasa ditinggalkan (tidak ada pemerataan).
Pemerintah mengeklaim sejak September 2025 telah berhasil membalikkan arah ekonomi. Salah satu langkah berani yang diambil adalah menggeser dana sebesar Rp200 triliun ke sektor perbankan untuk memacu penyaluran kredit.
Kombinasi Fiskal dan Sektor Riil
Purbaya meyakini bahwa dorongan fiskal melalui program sosial seperti MBG, ditambah kebijakan moneter yang agresif, telah menghidupkan kembali mesin ekonomi dari sektor swasta.
“Lapangan kerja tersedia dan tensi sosial mereda karena masyarakat merasakan kehadiran negara. Inilah yang kita jaga melalui strategi tiga pilar Sumitronomics untuk memastikan stabilitas nasional,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, pemerintah memberi sinyal kuat bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap menjadi prioritas anggaran meskipun menghadapi tantangan opini publik dan dinamika ekonomi global.
