STABAT (Langkatoday) – Pakar Hukum Pidana dari Univesitas Panca Budi (Unpab) Medan, Dr Redyanto Sidi MH meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan dugaan korupsi dan proyek fiktif Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa Digital di Kabupaten Langkat Sumut tahun 2023.
“Seharusnya sudah dimulai penyelidikan terlebih dahulu, sehingga tidak terkesan opini negatif dst,” kata Redyanto kepada awak media, Selasa, (30/7).
Hal tersebut, tegas Redyanto, harus dilakukan agar jelas apakah ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara serta dugaan permainan oknum dsb karena ini kewajiban APH.
“Fiktif atau tidak termasuk adanya dugaan main mata antar oknum atas uang negara tersebut,” kata Direktur LBH Humaniora tersebut.
Redyanto meminta APH untuk segera mengusut tuntas dugaan proyek fiktif ini.
“Jika terdapat dugaan permainan oknum maka seharusnya di usut tuntas dan hukuman nya harus lebih berat.” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyimpangan anggaran untuk proyek-proyek Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa Digital di Kabupaten Langkat Sumut tahun 2023.
KPK menegaskan untuk mengusut dugaan korupsi dan proyek fiktif aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa Digital di Kabupaten Langkat Sumut tahun 2023, maka mereka membutuhkan alat bukti permulaan berupa dokumen proyek dan alat alat bukti pendukung lainnya. Silahkan laporkan ke KPK untuk ditindak lanjuti.
Selain KPK, disarankan masyarakat bisa melaporkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut dugaan penyalahgunan anggaran dalam proyek aplikasi tersebut yang Miliaran Rupiah. (rel/pk)
