STABAT (Langkatoday) – Bau busuk korupsi kembali menyelimuti Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).
Kali ini tertuju pada dugaan proyek fiktif Aplikasi Informasi dan Administrasi Desa Digital Tahun 2023 dan Bimbingan Teknis (Bimtek) para Kepala Desa (Kades).
Aplikasi Diduga Fiktif Menguras Dana Desa ?
Masyarakat digemparkan dengan kabar proyek senilai Rp15 juta per desa untuk aplikasi desa digital yang kabarnya tak terealisasi.
Uang sudah terkuras, namun aplikasi tak kunjung ada. Desa-desa seperti Pantai Cermin, Pematang Tengah, Bubun, dan puluhan lainnya menjadi korban dugaan persekongkolan oknum Apdesi dan pihak ketiga di tahun 2023.
Total potensi kerugian mencapai Rp360 miliar, angka yang fantastis dan mencederai amanah dana desa yang seharusnya digunakan untuk memajukan desa.
Bimtek Mewah Kades: Liburan Berkedok Pelatihan?
Tak hanya aplikasi fiktif, aroma korupsi kian tercium dari Bimtek para Kades di Bandung dan Jakarta.
Di balik kedok pelatihan, diduga terselubung agenda liburan mewah dengan anggaran fantastis Rp12,5 juta per Kades.
Kades yang diberangkatkan secara bertahap menghabiskan dana desa untuk menginap di hotel berbintang selama 4 hari.
Pertanyaannya, mungkinkah pelatihan berbiaya selangit ini benar-benar bermanfaat dan berdampak pada kemajuan desa?
Kebungkaman Pejabat dan Tuntutan Keadilan
Di tengah maraknya dugaan korupsi ini, Kepala Bidang PMD Langkat, Selfian Ardy dan Kepala Dinas PMD Langkat, Nuryansyah Putra memilih bungkam.
Sikap mereka bagaikan tamparan bagi masyarakat yang mendambakan transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat tak tinggal diam. Aktivis dan pengamat seperti Dr. OK Henry MSi angkat suara, mendesak Inspektorat Kabupaten untuk segera melakukan audit investigasi dan mengusut tuntas kasus ini.
Masyarakat Bertanya, Penegak Hukum Diminta Bertindak
Dugaan proyek fiktif dan Bimtek Kades bagaikan bom waktu yang siap meledak.
Masyarakat bertanya, siapa dalang di balik aksi korupsi ini? Ke mana perginya uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun desa?
Penegak hukum didesak untuk segera turun tangan, menindak tegas para pelaku, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.
Masa Depan Desa Langkat: Antara Harapan dan Keraguan
Kasus ini bagaikan pil pahit bagi masa depan desa-desa di Langkat. Di satu sisi, ada harapan agar dana desa dikelola dengan benar dan transparan untuk memajukan desa.
Di sisi lain, keraguan menghantui, mungkinkah praktik korupsi ini diberantas dan desa benar-benar sejahtera?
Masyarakat Langkat menanti jawaban. Penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten punya tanggung jawab besar untuk mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan, dan memastikan agar dana desa digunakan sebagaimana mestinya.
