.png)
Jakarta, Langkatoday.com – Pemerintah resmi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Meski anggaran dipotong hingga Rp67 triliun, pemerintah memastikan program unggulan tersebut tetap berjalan dan tidak mengurangi layanan bagi para penerima manfaat.
Kebijakan efisiensi anggaran itu disebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penggunaan dana negara lebih tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan dalam pelaksanaan program.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penghematan dilakukan agar pengelolaan dana oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lebih efektif tanpa mengganggu distribusi makanan bergizi kepada siswa di seluruh Indonesia.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5).
Meski mengalami pemangkasan anggaran, realisasi program MBG hingga 30 April 2026 tercatat sudah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu awal.
Program tersebut diklaim telah menjangkau hampir 62 juta penerima manfaat melalui puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Pemerintah juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk mekanisme belanja dan distribusi yang dilakukan BGN agar lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Di sisi lain, kondisi fiskal nasional hingga April 2026 masih menunjukkan tren positif. Belanja negara tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari target APBN, meningkat 34,3 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sementara pendapatan negara mencapai Rp918,4 triliun dengan pertumbuhan 13,3 persen secara tahunan. Adapun defisit APBN berada di angka Rp164,4 triliun atau sekitar 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menegaskan efisiensi anggaran MBG bukan bentuk pengurangan komitmen terhadap program makan gratis, melainkan upaya menjaga keberlanjutan program dan memperkuat pengelolaan keuangan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
