JAKARTA, Langkatoday.com – Kabupaten Langkat memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi hijau melalui pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Salah satu modal utamanya adalah kawasan mangrove yang luasnya mencapai sekitar 20.221 hektare.
Potensi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Langkat seiring dukungan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, terhadap penerapan tata kelola Nilai Ekonomi Karbon sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan pembukaan peluang investasi hijau.
Dukungan itu disampaikan Tiorita saat mengikuti Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/10). Kegiatan yang dibuka Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, tersebut diikuti kepala daerah dari Pulau Sumatera dan Jawa, perwakilan kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta pemerhati lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Tiorita, Langkat memiliki potensi pengembangan ekonomi karbon melalui sektor kehutanan, perkebunan, dan pengelolaan lahan berkelanjutan.
“Melalui tata kelola nilai ekonomi karbon yang baik, kita berharap dan optimistis dapat menjaga alam Langkat tetap lestari, sekaligus membuka peluang investasi hijau yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkab Langkat siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam implementasi program perdagangan karbon serta mendukung kebijakan nasional terkait pengendalian perubahan iklim.
Tiorita juga menilai sosialisasi tata kelola NEK tahun 2026 penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon.
“Kegiatan ini sangat positif untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon sebagai upaya mendukung target penurunan emisi nasional,” tambahnya.
Mangrove Jadi Modal Ekonomi Hijau
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Erwin Bachari, SP, M.MA, menyebutkan luas lahan mangrove di Langkat mencapai sekitar 20.221 hektare. Kondisi vegetasinya bervariasi, mulai dari kategori jarang, sedang, hingga lebat.
“Potensi lahan mangrove di Kabupaten Langkat sangat luas, jumlahnya sekitar 20 ribuan hektare,” ungkap Erwin.
Kawasan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus menyerap dan menyimpan karbon. Karena itu, keberadaannya dapat menjadi salah satu aset lingkungan yang mendukung pengembangan ekonomi hijau apabila dikelola secara berkelanjutan.
Meski demikian, luas kawasan mangrove tersebut perlu diikuti dengan upaya perlindungan, pemulihan, serta pengelolaan yang terukur agar manfaat ekologis dan peluang ekonominya dapat dirasakan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Tiorita didampingi Kepala Bappedalitbang Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, M.AP; Kepala Dinas PPKB dan PPA Indri Nugraheni, SE, MM, Akt; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Erwin Bachari, SP, M.MA; serta Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si.
Editor : Fadli
Komentar