Jakarta, Langkatoday.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi salah satu instrumen penting untuk mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan Budi usai mengikuti rapat koordinasi perbaikan tata kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut Budi, persoalan gizi masih menjadi salah satu tantangan utama sektor kesehatan, terutama pada anak-anak dan balita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah utama kesehatan. Jadi kalau program MBG ini berhasil, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa selesai,” ujar Budi.
Ia mengatakan, berdasarkan data Susenas 2024, persoalan kekurangan gizi masih banyak ditemukan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain kekurangan gizi, pemerintah juga masih menghadapi persoalan stunting. Prevalensi stunting disebut masih berada di bawah angka 20 persen dari sekitar 25 juta balita di Indonesia.
Budi mengingatkan, persoalan gizi pada masa balita tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas hidup anak pada masa mendatang.
Persoalan serupa juga ditemukan pada kelompok usia sekolah. Berdasarkan hasil program cek kesehatan gratis, sejumlah pelajar mulai tingkat SD hingga SMA terdeteksi mengalami kekurangan gizi.
Namun, persoalan berbeda justru ditemukan di sejumlah wilayah perkotaan. Di kawasan tersebut, pemerintah juga menemukan kasus kelebihan gizi pada pelajar SMA hingga kelompok masyarakat dewasa.
Karena itu, menurut Budi, MBG memiliki posisi strategis dalam upaya memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat.
“Program ini sangat bagus di mata Kementerian Kesehatan. Program Bapak Presiden ini sangat bagus,” katanya.
MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaannya berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain menyasar pemenuhan kebutuhan gizi, program tersebut juga berpotensi menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, pemasok bahan pangan, pelaku usaha hingga pengelola dapur MBG.
Meski demikian, pelaksanaan MBG tidak lepas dari sorotan publik, mulai dari kebutuhan anggaran yang besar, tata kelola, kualitas makanan hingga pengawasan penggunaan anggaran.
Bagi Kementerian Kesehatan, kata Budi, keberhasilan MBG bukan sekadar persoalan menyediakan makanan bagi masyarakat. Lebih jauh, program tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari investasi kesehatan jangka panjang.
Jika persoalan gizi dapat ditekan sejak usia dini, beban berbagai persoalan kesehatan di masa depan juga diharapkan ikut berkurang.
