Mahasiswa UDA Gelar Demo, Soroti Status Akreditasi hingga Dugaan Pungutan Rp2 Juta
Medan, Langkatoday.com – Puluhan mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) menggelar aksi demonstrasi di depan kampus yang berada di Jalan Dr. TD Pardede, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Rabu (26/8).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap persoalan yang mereka hadapi, mulai dari status akreditasi kampus, ketidakjelasan layanan akademik, hingga persoalan administrasi perpindahan mahasiswa ke perguruan tinggi lain.
Aksi digelar menyusul pencabutan status akreditasi UDA oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 7 Juli 2026. UDA kemudian berstatus Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) akreditasi.
Di bawah terik matahari, mahasiswa membentangkan sejumlah poster berisi kritik terhadap pengelolaan kampus dan yayasan.
Beberapa tulisan yang dibawa antara lain “Mahasiswa Jadi Korban Dualisme Yayasan”, “Kampus Pemeras”, “Kampus Mempersulit Mahasiswa”, hingga seruan, “Pak Najib Tolong Kami Pak.”
Tuntut Kepastian Kuliah dan Wisuda
Koordinator aksi, Daniel Sinaga, mengatakan demonstrasi tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan mengenai masa depan mahasiswa, terutama terkait keberlanjutan perkuliahan dan proses akademik yang terdampak persoalan internal yayasan.
Menurutnya, mahasiswa membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan pendidikan, termasuk proses wisuda yang disebut mengalami penundaan.
“Kepada bapak Rektor dan Ketua Yayasan, aksi kami ini untuk meminta kepastian kelanjutan kuliah, proses wisuda yang tertunda, serta pencabutan hambatan administratif akibat dualisme Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA),” ujar Daniel dalam orasinya di depan gedung Sekretariat Biro Rektor.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan administrasi bagi mereka yang hendak melanjutkan pendidikan atau pindah ke perguruan tinggi lain.
Daniel menegaskan mahasiswa menolak adanya pungutan sebesar Rp2 juta yang disebut dibebankan ketika mengurus surat rekomendasi atau dokumen perpindahan kampus.
“Kami bukan sapi perah. Jangan ada pungutan uang Rp2 juta yang dibebankan kepada mahasiswa saat mengurus surat rekomendasi atau izin pindah ke perguruan tinggi lain,” tegasnya.
Minta Uang Kuliah Dikembalikan
Selain persoalan biaya perpindahan, mahasiswa juga meminta adanya kejelasan mengenai uang kuliah yang telah mereka bayarkan.
Mereka menuntut pengembalian biaya pendidikan apabila hak-hak akademik mahasiswa tidak dapat diproses akibat persoalan yang terjadi di lingkungan kampus dan yayasan.
“Kami orang miskin. Jangan persulit mahasiswa dengan urusan administrasi perpindahan kampus,” ungkap Daniel.
Mahasiswa menilai persoalan dualisme yayasan maupun persoalan internal pengelolaan perguruan tinggi tidak seharusnya dibebankan kepada mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan dan menjalani proses perkuliahan.
Kecewa Tak Ditemui Pihak Yayasan
Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak lantaran hingga aksi berlangsung, tidak ada perwakilan yayasan yang menemui mereka.
Daniel bahkan meminta pihak kampus dan yayasan keluar untuk berdialog langsung dengan mahasiswa.
“Jangan kami, mahasiswa yang dibodoh-bodohi. Ini kami yang terlalu pintar atau pihak yayasan yang bodoh yang coba mengangkangi hak-hak mahasiswa,” katanya.
Situasi kemudian memanas ketika mahasiswa membakar ban di badan jalan sebagai bentuk protes. Aksi tersebut menyebabkan akses lalu lintas di sekitar lokasi sempat ditutup oleh pihak kepolisian.
“Jangan diam saja di dalam. Keluarlah Pak Suryadi, temui kami para mahasiswa di sini,” seru Daniel.
Namun hingga aksi demonstrasi berakhir, mahasiswa menyebut tidak ada satu pun perwakilan Yayasan UDA yang keluar dari gedung rektorat untuk menemui mereka.
Mahasiswa berharap persoalan yang terjadi segera mendapat penyelesaian agar tidak semakin merugikan mahasiswa, khususnya mereka yang sedang berada pada tahap akhir perkuliahan dan membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan studi maupun proses kelulusan.
