.png)
Jakarta, Langkatoday.com – Kegiatan pesta yang digelar oleh jajaran pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Pusat menuai kecaman dari berbagai pihak. Acara yang terkesan bernuansa hura-hura tersebut dinilai tidak mencerminkan empati sosial, khususnya di tengah kondisi masyarakat Sumatera yang masih bergulat dengan dampak banjir dan tanah longsor.
Kritik keras salah satunya disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Abdul Razak Nasution. Ia menyoroti unggahan kegiatan tersebut di akun media sosial resmi Pelindo pada 8 Januari 2026, yang dinilainya melukai perasaan masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—wilayah yang juga merupakan area operasional Pelindo.
“Di saat masyarakat Sumatera masih berjuang memulihkan diri pascabencana, Pelindo justru mempertontonkan kegiatan yang bernuansa pesta dan pemborosan. Ini jelas mencederai rasa empati terhadap para korban,” ujar Razak, Rabu (28/1).
Menurutnya, kegiatan tersebut juga bertentangan dengan arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan prinsip efisiensi dan kepekaan sosial di seluruh instansi negara, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Razak menegaskan, kegiatan internal untuk meningkatkan motivasi pegawai sejatinya tidak salah. Namun, momentum pelaksanaannya dinilai keliru ketika masyarakat sedang membutuhkan solidaritas dan kehadiran nyata negara.
“Motivasi internal boleh saja, tapi harus melihat situasi. Saat bangsa ini sedang diuji oleh bencana, yang dikedepankan seharusnya gotong royong dan empati, bukan pesta,” katanya.
Ia juga menyinggung kondisi infrastruktur di sekitar wilayah kerja Pelindo yang dinilai jauh dari kata layak, salah satunya akses jalan menuju Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.
“Sangat ironis. Gedung Pelindo megah, tapi jalan menuju Pelabuhan Belawan rusak parah. Padahal Belawan adalah pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia. Ini jelas bertentangan dengan Asta Cita nomor 3 Presiden Prabowo tentang pembangunan infrastruktur,” tegas Razak.
Atas kondisi tersebut, Razak mendesak pemerintah pusat untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap Pelindo, termasuk mengevaluasi kembali tujuan merger, memperhatikan kearifan lokal, serta memastikan keadilan pembangunan di seluruh wilayah operasional Pelindo di Indonesia.
