.png)
Jakarta, Langkatoday.com – Misteri di balik rompi pink tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya blak-blakan dibuka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sonny Sonjaya ternyata diduga kuat melakukan praktik culas penjualan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mengeruk keuntungan pribadi dari program strategis negara.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus (Dirdik JAM Pidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa ketiga tersangka memanfaatkan jabatan mereka untuk mengondisikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar jatuh ke tangan kelompok mereka.
View this post on Instagram
Modus Akal-akalan Verifikasi Portal Mitra BGN
Syarief menjelaskan, aturan aslinya mencantumkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya dikelola oleh yayasan resmi yang terafiliasi langsung dengan sekolah penerima manfaat.
Namun di lapangan, aturan tersebut ditabrak. Banyak yayasan bodong dan tidak memenuhi syarat justru lolos menjadi mitra SPPG karena memiliki jalur “orang dalam” dengan ketiga eks petinggi BGN tersebut.
“Yayasan itu tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN karena adanya atensi dari para tersangka,” beber Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu (3/6).
Bancakan Uang Rakyat Miliaran Rupiah Setiap Hari
Bukan sekadar ratusan juta, komisi atau kickback yang dinikmati oleh para tersangka disinyalir menyentuh angka yang sangat fantastis. Dari yayasan-yayasan “binaan” yang sengaja diloloskan tersebut, Dadan, Sonny, dan Lodewyk menerima setoran insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.
“Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Dan yayasan tersebut terafiliasi, di antaranya dimiliki oleh Saudara DH (Dadan Hindayana), Saudara SS (Sonny Sonjaya), dan Saudara LP (Lodewyk Pusung),” ungkap Syarief secara gamblang.
Total Kerugian Negara Masih Dihitung
Perbuatan culas ketiga mantan pejabat ini dipastikan telah memicu kebocoran dan kerugian masif pada keuangan negara. Meski begitu, pihak Kejagung mengaku belum bisa merilis angka pasti total kerugian karena jaringan yayasan terafiliasi yang bermain dalam lingkaran korupsi ini sangat menggurita.
Untuk mengusut tuntas aliran dana dan memotong mata rantai korupsi ini, korps adhyaksa menegaskan akan terus melakukan inventarisasi ketat.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak BGN karena sekarang kami sedang menginventarisir ya, mana yayasan-yayasan terafiliasi yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima atau bertindak sebagai mitra BGN,” pungkas Syarief.
