Medan, Langkatoday.com – Suasana di depan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Jalan Suka Mulia, mendadak membara, Rabu (6/5).
Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Peduli Negri (DPN) melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran terkait dugaan pelanggaran hukum dan ketidakadilan yang menimpa pekerja di lingkungan instansi perpajakan tersebut.
Dengan membawa mobil komando dan berbagai poster bertuliskan “Save Busrok”, massa menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas dugaan praktik sewenang-wenang yang dilakukan oknum pejabat DJP.
Koordinator Aksi, Muhammad Reza, dalam orasinya menyampaikan pernyataan sikap tegas. Ia menegaskan bahwa elemen masyarakat sipil, serikat pekerja, mahasiswa, ojol dan organisasi buruh tidak akan tinggal diam melihat praktik yang mencederai hak-hak normatif pekerja.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik sewenang-wenang, apalagi ketika itu menyasar pekerja yang seharusnya dilindungi hukum,” tegas Reza di atas mobil komando.
Ada 6 poin tuntutan utama yang disampaikan massa DPN, di antaranya:
- Transparansi Data: Menuntut data lengkap perusahaan outsourcing dan kepastian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di DJP.
- Audit K3: Meminta pertanggungjawaban aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pertemuan langsung dengan pejabat bersertifikasi resmi.
- Usut Kegiatan Fiktif: Menuntut penjelasan terkait dugaan kegiatan fiktif di Aula Lantai 6 DJP pada 6-7 November 2025 yang diduga hanya menjadi ajang manipulasi anggaran.
- Hak Saudara Busrok: Mendesak pembayaran kekurangan gaji dan kompensasi atas pemotongan sepihak terhadap upah saudara Busrok Anthony.
- Copot Pejabat Bermasalah: Meminta pencopotan mantan Kanwil DJP Sumut I tahun 2023, Eddi Wahyudi dan Ariel Mindra, karena diduga melanggar UU KUP Pasal 26, serta menyeret nama Belis Siswanto (Eks Direktur Kitsda).
- Konfrontasi Terbuka: Meminta DJP menghadirkan Busrok Anthony dan Belis Siswanto secara langsung untuk mengklarifikasi masalah.
Pantauan di lokasi, tensi sempat meninggi saat massa mulai membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan karena aspirasi mereka tak kunjung ditanggapi. Kepulan asap hitam sempat menyelimuti area Jalan Suka Mulia.
Melihat situasi yang kian memanas, pihak Kanwil DJP Sumut I akhirnya luluh. Belis Siswanto, yang kini menjabat di Kanwil tersebut, menemui massa dan mengajak perwakilan pengunjuk rasa masuk ke dalam kantor untuk melakukan audiensi.
Namun, pertemuan di dalam gedung tersebut ternyata tidak membuahkan hasil manis. Keluar dari gedung DJP, raut wajah para koordinator aksi tampak kecewa.
“Tidak ada titik temu atas tuntutan kami. Jawaban-jawaban yang disampaikan pihak DJP hanya jawaban normatif,” ungkap Reza kepada awak media.
Reza pun memberikan peringatan keras kepada pihak DJP Sumut I. Ia memastikan akan membawa massa yang lebih besar, termasuk elemen Ojek Online (Ojol) dan buruh bersatu, jika tuntutan mereka tetap diabaikan.
“Besok pagi kami akan datang kembali sampai tuntutan kami terealisasi. Jangan jadikan kantor DJP ini menjadi Direktorat Jenral Pinjol,” pungkasnya.
Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, namun berjanji akan kembali dengan jumlah yang lebih masif dalam waktu dekat.
