.png)
Stabat, Langkatoday.com – Polemik video viral yang menyeret nama Staf Khusus Bupati Langkat, Surkani, akhirnya mendapat respons.
Ia menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Kampung Nangka, Kecamatan Secanggang, Kamis (16/4).
Sebelumnya, Surkani menjadi sorotan publik setelah beredar video yang memperlihatkan dirinya tengah berolahraga santai di kawasan Alun-Alun T. Amir Hamzah, Stabat, sambil melakukan panggilan video.
Dalam percakapan tersebut, ia merespons keluhan warga terkait kondisi jalan di Kampung Nangka dengan pernyataan yang dinilai menyinggung.
Ucapan “dikira Langkat ini cuma Kampung Nangka saja yang mau diurus” sontak memicu reaksi luas dari masyarakat, terutama di media sosial.
View this post on Instagram
Menanggapi hal itu, Surkani akhirnya menyampaikan klarifikasi melalui video pernyataan resmi yang diterima media Langkatoday.com, Kamis (16/4).
“Assalamualaikum wr.wb. Saya Surkani, S.E., M.M. Terkait dengan video viral yang meresahkan masyarakat Langkat, saya atas nama pribadi mohon maaf bahwa video tersebut tidak sesuai dengan narasi yang asli,” ujarnya.
Ia juga secara khusus menyampaikan permintaan maaf kepada warga Kampung Nangka yang merasa tersinggung atas pernyataannya.
“Terlebih khusus masyarakat dan warga Kampung Nangka, sekali lagi saya mohon maaf kepada masyarakat atas video tersebut,” lanjutnya.
Dalam klarifikasinya, Surkani mengakui akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial ke depannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kedepannya akan lebih baik lagi dalam bermedia sosial,” ucapnya.
Ia juga berharap kondisi Kabupaten Langkat ke depan semakin baik dan maju di bawah kepemimpinan Bupati Langkat.
“Semoga Langkat lebih baik lagi dan lebih maju di bawah kepemimpinan Bupati Langkat Syah Afandin,” tutupnya.
Meski klarifikasi dan permintaan maaf telah disampaikan, polemik ini menjadi perhatian publik sekaligus pengingat pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan, terutama terkait isu sensitif seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
