4 Tahun Langkatoday
Regional

HEBOH! Mobil Dinas Bapenda Medan ‘Taat Pajak’ Justru Pakai Plat Hitam & BK Mati, Diduga Disulap Diam-Diam

YR Siregar
1349
×

HEBOH! Mobil Dinas Bapenda Medan ‘Taat Pajak’ Justru Pakai Plat Hitam & BK Mati, Diduga Disulap Diam-Diam

Sebarkan artikel ini
channel whastapp langkatoday

Medan, Langkatoday.com – Dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas mencuat di Kota Medan setelah satu unit mobil operasional milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) disebut-sebut menggunakan pelat nomor tidak sesuai ketentuan.

Kendaraan yang sebelumnya berpelat merah dilaporkan berubah menjadi pelat hitam, sehingga memicu sorotan publik.

Informasi yang dihimpun, mobil dengan nomor polisi BK 1032 L tersebut diketahui merupakan kendaraan layanan yang digunakan dalam kegiatan pemungutan pajak daerah.

Ironisnya, pada badan kendaraan tertulis ajakan kepada masyarakat untuk taat membayar pajak, namun kondisi administrasi kendaraan justru diduga bermasalah.

 

View this post on Instagram

 

Seorang warga, RB Simamora (45), mengaku melihat langsung kondisi tersebut. Ia menyebut kendaraan itu diduga tidak hanya mengganti pelat, tetapi juga beroperasi dengan status pajak mati. Bahkan, terdapat indikasi perubahan data masa berlaku yang dinilai tidak wajar.

“Kalau memang benar seperti itu, ini sangat disayangkan. Masyarakat diminta taat pajak, tapi kendaraan dinas justru diduga tidak patuh,” ujarnya, Senin (5/5).

Sejumlah pihak menilai, perubahan pelat dari merah ke hitam berpotensi melanggar aturan penggunaan kendaraan dinas. Selain itu, dugaan penggunaan kendaraan dengan pajak mati juga dapat melanggar ketentuan lalu lintas yang berlaku.

Belum ada keterangan resmi dari pihak Bapenda Kota Medan terkait temuan tersebut. Namun, publik mendorong adanya klarifikasi dan investigasi internal guna memastikan kebenaran informasi di lapangan.

Penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai aturan dinilai dapat mencederai prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pelayanan publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih diharapkan memberikan penjelasan resmi sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.