Jakarta, Langkatoday.com – Indonesia sepakat mengimpor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat setiap tahunnya sebagai bagian dari perjanjian perdagangan timbal balik (reciprocal trade agreement) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan ini menuai pertanyaan besar: apakah langkah tersebut menjadi anomali di tengah klaim swasembada beras yang baru saja dicapai Indonesia pada 2025, serta program lumbung pangan (food estate) yang masif?
Pemerintah menegaskan bahwa impor beras dari AS bersifat sangat kecil dan tidak mengganggu produksi domestik. Menurut Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, komitmen 1.000 ton itu hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional tahun 2025 yang mencapai 34,69 juta ton. Jumlah tersebut mencakup berbagai kategori beras khusus seperti gabah, beras lepas kulit, beras putih, beras pecah (menir), serta varietas premium seperti beras ketan, japonica, dan basmati. Realisasi impor pun tetap bergantung pada permintaan pasar dalam negeri, sehingga tidak otomatis dilakukan jika tidak diperlukan.
Kesepakatan ini merupakan bagian dari paket impor komoditas pertanian AS yang lebih besar, dengan nilai total mencapai US$4,5 miliar (sekitar Rp75 triliun). Selain beras, Indonesia juga membuka akses untuk kedelai (3,5 juta ton), tepung kedelai (3,8 juta ton), gandum (2 juta ton), kapas (163.000 ton), jagung (lebih dari 100.000 ton), daging sapi (50.000 ton per tahun), apel (26.000 ton), jeruk (3.000 ton), serta komoditas lain seperti etanol dan anggur. Dari sisi AS, perjanjian ini dianggap bersejarah karena menghapus tarif dan hambatan non-tarif bagi ekspor produk pertanian mereka ke pasar Indonesia yang strategis.
Latar belakang swasembada beras menjadi konteks utama perdebatan. Pada akhir 2025, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa swasembada beras berhasil dicapai hanya dalam satu tahun, bukan empat tahun seperti target awal. Data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi beras tahun 2025 mencapai 34,34 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi hanya 30,97 juta ton, sehingga terjadi surplus. Tidak ada impor beras sama sekali pada tahun tersebut, yang turut menurunkan harga beras dunia. Cadangan beras pemerintah (CBP) pada 2026 bahkan diproyeksikan mencapai 3,5 juta ton dan terus bertambah. Swasembada juga diklaim tercapai pada komoditas lain seperti bawang merah, ayam, telur, dan minyak goreng.
Di sisi lain, Indonesia justru bersiap mengekspor beras. Pada 28 Februari 2026, ekspor perdana 2.280 ton beras ke Arab Saudi senilai Rp150 miliar akan dilakukan, dengan rencana ekspansi ke Malaysia dan negara lain. Hal ini memperkuat narasi bahwa Indonesia tidak lagi bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Namun, kesepakatan impor beras dari AS memicu kritik tajam dari berbagai pihak. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mempertanyakan makna swasembada jika pemerintah membuka keran impor. “Kalau selama ini berupaya tidak impor demi glorifikasi ketahanan pangan, sekarang keran dibuka, lalu apa artinya swasembada bagi pemerintah?” ujarnya. Said juga menyoroti potensi kerugian bagi petani kecil, terutama jika impor beras khusus bocor ke pasar umum atau menekan harga produk domestik seperti beras ketan hitam dari petani Subang.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut impor ini “mencoreng” reputasi pemerintah di mata publik. Meski jumlahnya kecil, langkah tersebut menunjukkan kurangnya kedaulatan pangan sejati, apalagi jika kebijakan didikte kepentingan luar negeri. Khudori menekankan bahwa pemerintah seharusnya memiliki otoritas penuh demi kepentingan nasional, bukan sekadar menjaga hubungan baik dengan AS.
Program food estate juga menjadi sorotan dalam kritik ini. Pemerintah mendorong ekstensifikasi pertanian dengan membuka lahan hingga 20 juta hektare untuk lumbung pangan dan energi. Salah satu proyek besar berada di Merauke, Papua Selatan, yang mengancam 2,47 juta hektare hutan alam, lahan basah, dan sabana. Greenpeace Indonesia menyebutnya sebagai proyek deforestasi terbesar di dunia, dengan risiko terhadap ekosistem dan budaya masyarakat adat seperti suku Malind Anim.
Secara historis, impor beras Indonesia dalam lima tahun terakhir memang didominasi beras khusus dan industri (bukan beras konsumsi umum). Pada 2020–2022, impor berkisar 350.000–430.000 ton per tahun. Angka melonjak pada 2023 (3,06 juta ton) dan 2024 (4,52 juta ton), tapi turun drastis menjadi 364.300 ton pada 2025, mayoritas untuk keperluan industri seperti tepung, bihun, dan pakan. Indonesia juga tidak pernah mengimpor beras dari AS dalam lima tahun terakhir sebelum kesepakatan ini.
Pemerintah menegaskan bahwa impor beras khusus tidak mengorbankan petani lokal karena varietas tersebut (seperti basmati atau japonica) tidak diproduksi secara signifikan di dalam negeri dan diatur ketat berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No.2/2023. Namun, kritik tetap muncul terkait risiko kompetisi tidak sehat, terutama karena banyak negara pengekspor memberikan subsidi besar kepada petaninya.
Secara keseluruhan, kesepakatan ini mencerminkan dilema antara diplomasi perdagangan internasional dan komitmen ketahanan pangan nasional. Pemerintah memandangnya sebagai langkah win-win untuk hubungan bilateral, sementara pengamat dan kelompok masyarakat sipil melihatnya sebagai tanda bahwa swasembada masih rapuh dan program food estate belum sepenuhnya berhasil mengatasi ketergantungan impor. Di tengah surplus produksi dan rencana ekspor, impor 1.000 ton beras dari AS tetap menjadi topik hangat yang menguji konsistensi kebijakan pangan Indonesia ke depan.
