.png)
Aceh, Langkatoday.com – Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatam) menyoroti keterkaitan antara bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dengan aktivitas industri berbasis konsesi lahan di kawasan hulu.
Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, menyampaikan bahwa wilayah terdampak bencana berada di sekitar kawasan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola PT Tusam Hutani Lestari. Perusahaan tersebut diketahui menguasai sekitar 97 ribu hektare lahan yang tersebar di Aceh Tengah hingga Aceh Utara.
Menurut Jatam, kawasan konsesi tersebut juga berdampingan dengan puluhan izin usaha pertambangan lain, termasuk yang disebut tumpang tindih dengan izin PT Linge Mineral Resources. Kondisi ini dinilai berpotensi memperbesar tekanan ekologis di wilayah hulu sungai.
Melky menjelaskan, alih fungsi hutan yang sebelumnya merupakan hutan adat menjadi kebun industri pinus dalam skala besar berisiko mengurangi tutupan hutan dan merusak daerah tangkapan air. Akibatnya, kemampuan alam dalam menahan limpasan air hujan ekstrem menjadi melemah.
“Kerusakan tutupan hutan di wilayah hulu sungai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor,” kata Melky dalam keterangannya.
Temuan Jatam tersebut memicu beragam tanggapan publik, terutama karena PT Tusam Hutani Lestari diketahui memiliki keterkaitan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Isu penguasaan lahan berskala besar oleh Prabowo sebelumnya juga pernah mencuat dalam sejumlah debat pemilihan presiden, termasuk pada Pilpres 2019 dan 2024.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa lahan yang dimaksud berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan menegaskan kesediaannya untuk mengembalikan kepada negara apabila diperlukan.
Jatam menilai, bencana ekologis yang terjadi di Aceh perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi tata kelola konsesi hutan dan pertambangan. Mereka mendorong pemerintah melakukan peninjauan ulang izin-izin usaha di kawasan rawan bencana guna mencegah dampak lingkungan yang lebih luas serta melindungi keselamatan masyarakat.
