.png)
Medan, Langkatoday.com – Di negeri yang gemar membungkus segala hal dengan istilah “silaturahmi”, publik sering kali dibuat kesulitan membedakan antara kunjungan persaudaraan dan pertunjukan simbolik kekuasaan.
Hampir setiap pertemuan antara tokoh agama dan tokoh politik diberi label yang sama: silaturahmi. Sebuah istilah yang mulia, netral, dan nyaris tak terbantahkan.
Namun, dalam dunia komunikasi politik, simbol sering kali lebih berbicara daripada kata-kata.
Ketika sebuah organisasi yang berisi para ulama dan tokoh agama berbondong-bondong mendatangi kediaman seorang tokoh politik, publik tidak hanya melihat peristiwa tersebut sebagai kunjungan biasa. Ada pesan visual yang ikut terbentuk. Ada persepsi yang lahir tanpa perlu diucapkan. Dan ada makna yang mungkin tidak disadari oleh para pelakunya sendiri.
Dalam tradisi Islam, ulama ditempatkan sebagai pewaris para nabi. Mereka memiliki otoritas moral yang lahir dari ilmu, integritas, dan independensi. Sementara politikus memperoleh legitimasi dari jabatan, kekuasaan, dan dukungan publik. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama penting dalam kehidupan berbangsa.
Masalah muncul ketika relasi tersebut terlihat tidak seimbang.
Secara simbolik, siapa yang datang dan siapa yang didatangi bukanlah persoalan sepele. Dalam komunikasi publik, arah langkah sering kali mencerminkan arah pengaruh. Ketika para pemegang otoritas moral mendatangi pusat kekuasaan politik, sebagian masyarakat dapat menafsirkan bahwa ulama sedang mencari kedekatan dengan kekuasaan. Sebaliknya, apabila tokoh politik yang mendatangi ulama, pesan yang muncul adalah penghormatan kekuasaan terhadap otoritas moral.
Perbedaan itu mungkin hanya soal lokasi pertemuan. Namun dalam politik, lokasi sering kali menentukan narasi.
Satire muncul ketika publik menyaksikan para ulama berbaris rapi memasuki kediaman tokoh politik, sementara alasan yang disampaikan adalah “silaturahmi biasa”. Publik yang kritis mungkin bertanya, jika ini benar-benar silaturahmi yang setara, mengapa tidak dilakukan di kantor organisasi ulama? Mengapa tidak di tempat netral? Atau bahkan mengapa bukan tokoh politik yang datang berkunjung?
Tentu tidak ada larangan bagi ulama untuk bersilaturahmi kepada siapa pun. Islam mengajarkan hubungan baik dengan semua pihak. Akan tetapi, organisasi ulama bukan sekadar perkumpulan sosial. Mereka adalah representasi moral umat. Setiap tindakan publik mereka memiliki konsekuensi persepsi yang jauh lebih besar dibandingkan individu biasa.
Di sinilah letak ironi yang patut direnungkan.
Sering kali para ulama datang dengan niat menjaga hubungan baik. Namun yang tertangkap kamera adalah seolah-olah mereka sedang mengantre legitimasi dari pemegang kekuasaan. Mereka mungkin ingin menyampaikan nasihat. Tetapi yang terlihat justru kesan bahwa nasihat itu harus disampaikan dengan terlebih dahulu mengetuk pintu kekuasaan.
Padahal sejarah Islam menunjukkan gambaran yang berbeda.
Para ulama besar sepanjang sejarah dikenal karena keberaniannya menjaga jarak dari penguasa ketika diperlukan. Mereka hadir untuk mengingatkan kekuasaan, bukan menjadi ornamen yang mempercantik citra kekuasaan. Kedekatan dengan penguasa tidak pernah menjadi masalah selama independensi tetap terjaga. Yang menjadi persoalan adalah ketika kedekatan itu menimbulkan kesan subordinasi.
Publik modern hidup di era visual. Foto satu kali pertemuan dapat membentuk persepsi lebih kuat daripada seratus halaman penjelasan. Sebuah gambar para ulama duduk di ruang tamu seorang politikus dapat dimaknai beragam: penghormatan, kedekatan, dukungan, bahkan ketergantungan. Benar atau tidak, persepsi itu akan tetap hidup.
Karena itu, organisasi ulama perlu menyadari bahwa menjaga marwah tidak hanya dilakukan melalui isi ceramah, tetapi juga melalui simbol dan gestur publik. Marwah sering kali tidak runtuh karena niat buruk, melainkan karena kelalaian membaca makna yang ditangkap masyarakat.