Jakarta, Langkatoday.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat negara, menteri, hingga jenderal agar tidak hanya membandingkan besaran gaji mereka dengan kelompok yang lebih kaya.
Menurut Prabowo, para pejabat seharusnya melihat kondisi masyarakat kecil yang hidup dalam keterbatasan dan menghadapi kesulitan ekonomi jauh lebih berat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyelamatan aset negara senilai Rp10,2 triliun oleh Satgas PKH di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya paham, saya mengerti. Jenderal-jenderal, pejabat-pejabat, menteri-menteri, saya tahu gaji kalian kecil relatif. Tapi dibandingkan rakyat yang paling miskin?” ujar Prabowo.
Ia meminta para pejabat untuk lebih bersyukur dan memiliki empati terhadap kondisi masyarakat bawah.
“Jadi, jangan lihat ke atas, lihat mereka yang lebih susah dari kalian,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung soal peningkatan kesejahteraan hakim yang dilakukan pemerintahannya. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menaikkan gaji hakim secara signifikan sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi peradilan.
Menurut Prabowo, awalnya ia mengusulkan kenaikan gaji hakim hingga 300 persen. Namun, setelah mempertimbangkan masukan dari Menteri Keuangan, kenaikan tersebut disepakati sebesar 280 persen.
“Saya maunya 300 persen, tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280 persen. Okelah. Tapi kita sudah lompat,” katanya.
Prabowo juga mengaku mendapat cerita dari Ketua Mahkamah Agung mengenai apresiasi sejumlah negara ASEAN terhadap kebijakan kenaikan gaji hakim di Indonesia.
Ia menyebut Ketua Mahkamah Agung Malaysia bahkan mengaku terkejut karena gaji hakim junior di Indonesia kini disebut lebih tinggi dibanding Malaysia.
“Beliau sampaikan ke saya, beliau habis rapat Ketua-ketua Mahkamah Agung se-ASEAN,” ujar Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut menjadi sorotan karena disampaikan di tengah upaya pemerintah memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, sekaligus mendorong empati pejabat terhadap kondisi masyarakat kecil.
