Medan, Langkatoday.com – Ratusan massa dari organisasi Dewan Peduli Negeri (DPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Rabu (13/5).
Dalam aksinya, massa mendesak Pemerintah Kota Medan segera mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Andi Yudistira, terkait dugaan penyimpangan anggaran pengadaan pakaian seragam SMP tahun 2024 dan 2025.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian itu diwarnai orasi dan kritik terhadap pengelolaan anggaran di sektor pendidikan. Massa menyoroti adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kerugian negara dalam proyek pengadaan seragam sekolah.
Koordinator aksi menyebut pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur pidana apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pengadaan.
“Pengembalian kerugian negara bukan berarti bebas dari pidana. Jangan jadikan pengembalian uang sebagai tameng untuk menyelamatkan pejabat yang diduga terlibat,” ujar koordinator aksi dalam orasinya.
Menurut DPN, dugaan penyimpangan anggaran di sektor pendidikan merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan dunia pendidikan.
Massa juga menilai perlu adanya langkah tegas dari Pemerintah Kota Medan guna menjaga transparansi dan independensi proses pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan tersebut.
Dalam tuntutannya, DPN meminta Wali Kota Medan menonaktifkan Andi Yudistira dari jabatannya selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami meminta Wali Kota Medan segera mengambil langkah tegas agar proses pemeriksaan berjalan objektif dan tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujar salah seorang peserta aksi.
Selain itu, massa aksi menilai hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Medan terkait dugaan kerugian negara dalam proyek pengadaan seragam sekolah tersebut.
Massa juga mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons pemerintah.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada langkah nyata dari pemerintah,” teriak massa aksi.
Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Medan maupun Dinas Pendidikan Kota Medan terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.
