Medan, Langkatoday.com – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akhirnya buka suara terkait tudingan arogan yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Anthony, menyusul aksinya meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut beberapa waktu lalu.
Menurut Bobby, keputusannya meninggalkan ruang sidang bukan bentuk arogansi, melainkan karena persoalan yang diperdebatkan saat itu merupakan urusan internal DPRD terkait keabsahan kuorum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
View this post on Instagram
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby usai menghadiri rapat paripurna pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Kamis (30/7).
“Saya rasa nggak arogan ya. Kenapa? Karena rapat ini bisa dimulai kalau dari sisi eksekutif ada gubernur yang hadir untuk menandatangani. Sementara dari sisi DPRD, rapat harus memenuhi kuorum,” kata Bobby kepada wartawan.
Bobby menjelaskan, persoalan yang diperdebatkan saat itu bukan mengenai kehadiran gubernur, melainkan terkait jumlah kehadiran anggota DPRD yang menjadi syarat sahnya rapat paripurna.
“Yang dipermasalahkan kan bukan kehadiran gubernurnya, yang dipermasalahkan kuorumnya, masalah kehadiran anggota DPRD. Masa saya yang disalahkan?” ujarnya.
Menanggapi kritik yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony, Bobby menyarankan agar politikus Partai NasDem tersebut mempelajari kembali aturan mengenai mekanisme rapat paripurna.
“Ya belajar lagi lah,” ucap Bobby singkat.
Sebelumnya, Ricky Anthony menilai tindakan Bobby meninggalkan ruang rapat saat paripurna masih berlangsung merupakan sikap yang tidak tepat dan terkesan arogan. Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.
Adapun polemik bermula saat rapat paripurna pembahasan LPJ APBD Sumut Tahun Anggaran 2025 memasuki agenda penandatanganan keputusan bersama.
Sejumlah anggota DPRD mengajukan interupsi dan mempertanyakan keabsahan kuorum rapat sehingga terjadi perdebatan di internal legislatif.
Di tengah dinamika tersebut, Bobby Nasution bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memilih meninggalkan ruang sidang.
Menurut Bobby, persoalan yang berkembang merupakan ranah internal DPRD dan bukan bagian dari kewenangan pihak eksekutif.
Polemik ini pun memunculkan beragam tanggapan. Sejumlah pihak menilai langkah Bobby merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga legalitas proses pengambilan keputusan, sementara sebagian lainnya menganggap tindakan tersebut kurang tepat dilakukan saat rapat paripurna belum benar-benar ditutup.
Hingga kini, perbedaan pandangan tersebut masih menjadi perbincangan publik.
