BERITA LANGKAT – Kabar soal adanya koalisi partai putaran kedua semakin menguat. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini mulai membuka gerbang koalisi apabila pilpres akan berlangsung dua putaran.
Terbukanya gerbang peluang koalisi dibeberkan oleh presiden PKS.
Dalam kesempatan wawancara oleh awak media, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengatakan, pihaknya membuka peluang kerjasama antar partai dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk putaran kedua pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pihaknya juga menyatakan terbuka untuk berkoalisi dengan partai lainnya.
“Insyaallah (membuka kemungkinan). Saya terbuka pada semua kalangan karena kita enggak tahu apakah kita masuk (putaran kedua atau tidak). Mudah-mudahan itu harapannya,” ujar Syaikhu usai menghadiri haul ke-45 Kyai Bisri Syansuri di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, dikutip dari kompas.com Sabtu 13 Januari 2024.
“Tapi itu dengan siapa-nya kita enggak tahu juga. Oleh karena itu, semua komunikasi ini mesti terbangun dengan baik. Sehingga jangan jadikan pilpres menjadi sarana justru untuk saling bermusuhan satu sama lain,” imbuhnya menegaskan.
Saat ditanya soal sejauh mana kedekatan antara pihak pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang didukungnya, dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Syaikhu mengatakan komunikasi tetap harus terjalin. Sehingga tidak boleh ada saling cemburu dan bermusuhan saat pilpres.
“Saya kira dalam perpolitikan menurut saya hal hal seperti ini perlu ditunjukan dengan kedewasaan,” tutur Syaikhu.
Lebih lanjut, Syaikhu menjelaskan soal kedekatan dengan PDI-P.
Dia menyatakan pernah bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Pertemuan itu terjadi secara informal di acara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam pertemuan itu, Syaikhu menyebut ada perbincangan yang terjadi. Namun, dia tidak menegaskan soal isi pembicaraan itu. “Saya sempat bertemu beliau (Hasto) alam acara yang informal waktu di KPU ngobrol-ngobrol sebentar,” kata Syaikhu.
“Nggak (pertemuan dalam waktu dekat). Hanya mungkin komunikasi komunikasi ini saja (dengan PDI-P),” tambahnya.
PDIP-PKS Dulu Saling Sentil
Melansir dari detik.com Sabtu, 13 Januari 2024, PDIP dan PKS pernah memiliki riwayat perseteruan. Perseteruan itu terjadi pada tahun 2022.
Kala itu PDIP sebagai partai penguasa yang menjadi tameng dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai partai oposisi PKS kala itu mengkritik habis pemerintahan Presiden Jokowi karena menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Saling ‘sentil’ antara PKS dan PDI Perjuangan (PDIP) merembet hingga urusan kemiskinan dan toleransi. Dua partai politik berbeda faksi ini awalnya adu pernyataan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belum lama ini ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Suara penolakan PKS tak hanya terdengar di episentrum kekuasaan, tapi juga di daerah. Bentuk penolakan PKS yang paling menyita perhatian, yakni saat mereka walk out dari rapat paripurna DPR RI lalu ikut demo bersama mahasiswa.
PDIP sepertinya jengah dengan penolakan parpol pimpinan Ahmad Syaikhu itu, hingga kemudian PDIP melancarkan serangan balik melalui sang sekjen Hasto Kristiyanto. Saling sentil antarkeduanya pun terjadi
Hasto mencibir kepemimpinan PKS di Depok, Jawa Barat.
Diketahui, PKS sejak belasan tahun lalu hingga saat ini masih menguasai Depok. Hasto mempertanyakan apa prestasi PKS selama memimpin di Depok.
“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” kata Hasto,
PKS pun langsung membalas cibiran Hasto melalui juru bicaranya, Muhammad Kholid. Balasan PKS ini bahkan menggeser isu kenaikan harga BBM ke isu kemiskinan.
Tak tanggung-tanggung, balasan PKS atas cibiran PDIP langsung menyerempet Presiden Jokowi. Sebab, PKS membandingkan tingkat kemiskinan di Solo dengan Depok.
“Alhamdulillah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58% hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!” kata juru bicara PKS Muhammad Kholid.
Kholid menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai ‘senjata’. Berdasarkan data BPS yang dikutip Kholid, tingkat kemiskinan di Kota Solo mencapai 9,4% pada 2021.
“Di level kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?” ucapnya
Mendengar kepemimpinan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diseret PKS pusaran isu, PDIP tak tinggal diam. Saat inilah isu intoleransi menggema. (rel/ntbsatu)
