Jakarta, Langkatoday – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fraksi Partai NasDem. Keputusan tersebut berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025.
Langkah itu tertuang dalam siaran pers resmi yang ditandatangani Surya Paloh bersama Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi F. Taslim. Dalam pernyataan tersebut, Paloh menegaskan keputusan diambil menyusul sejumlah peristiwa yang dianggap mencederai perasaan rakyat.
“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” demikian bunyi pernyataan resmi itu.
Surya Paloh juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam rangkaian aksi masyarakat yang memperjuangkan aspirasinya beberapa waktu terakhir.
Ia menegaskan, aspirasi rakyat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan politik Partai NasDem.
Sebelumnya, Ahmad Sahroni telah lebih dulu digeser dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR. Posisi Wakil Ketua Komisi III kini diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya duduk di Komisi IV DPR.
Sahroni menuai kontroversi setelah mengeluarkan komentar pedas terkait protes warga terhadap DPR. Bahkan, kediamannya sempat digeruduk massa dalam demonstrasi berkepanjangan.
Meski begitu, Sahroni belakangan menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi tunjangan anggota DPR, bahkan berjanji akan menyerahkan kembali gaji dan tunjangan yang ia terima kepada masyarakat.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total. Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” tegas Sahroni.
Keputusan Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach menandai langkah tegas partai dalam merespons krisis kepercayaan publik terhadap wakil rakyat, meski publik kini menunggu tindak lanjut partai terhadap status keanggotaan keduanya di DPR melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW).
