.png)
Batu Bara, Langkatoday.com – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), perusahaan BUMN kebanggaan Sumatera Utara yang berpusat di Kuala Tanjung, kini tengah diterpa gelombang isu miring. Selain dibayang-bayangi dugaan kasus korupsi, raksasa aluminium ini juga menghadapi protes keras dari masyarakat terkait operasional perusahaan yang dinilai merugikan warga sekitar.
Tiga persoalan utama kini menjadi sorotan publik: sengketa lahan jaringan transmisi, dampak lingkungan akibat limbah karbon, hingga tersingkirnya pengusaha lokal dalam skema kemitraan.
Warga Desa Kuala Indah Tagih Kepastian Lahan
Keberadaan jaringan transmisi PT Inalum yang melintasi lahan warga di Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, memicu keresahan. Sejumlah pemilik lahan mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi resmi maupun mekanisme kompensasi yang jelas dari pihak perusahaan.
“Seharusnya ada kesepakatan yang jelas, termasuk kompensasi yang adil. Kami masih menunggu penjelasan resmi dari perusahaan,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Isu Lingkungan dan Nasib Nelayan Lokal
Tak hanya masalah lahan, aktivitas penimbunan limbah karbon berupa anoda dan katoda diduga mulai berdampak pada kualitas udara dan ekosistem laut. Nelayan lokal mengeluhkan penurunan hasil tangkapan sejak aktivitas tersebut meningkat. Kekhawatiran akan gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan jangka panjang kini menghantui masyarakat di wilayah operasional Inalum.
Pengusaha Lokal Merasa Terpinggirkan
Dalam aspek kemitraan, muncul tudingan adanya tumpang tindih peran yang merugikan pengusaha daerah. Kehadiran anak perusahaan PT Inalum, yakni PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia (PT SMLI), disebut-sebut mendominasi pengelolaan material sisa produksi yang seharusnya melibatkan dan memberi manfaat bagi pengusaha lokal di Batu Bara.
Pihak Inalum Masih Bungkam
Guna menjaga keberimbangan informasi, tim redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak manajemen. Namun, hingga berita ini diturunkan, Corporate Secretary PT Inalum, Mahyaruddin Ende, belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait isu kemitraan, pengelolaan lingkungan, maupun kejelasan sengketa lahan transmisi tersebut.
Publik dan pengamat industri mendesak PT Inalum untuk segera memberikan penjelasan transparan guna memastikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan berjalan selaras dengan aturan hukum yang berlaku.
