.png)
Jakarta, Langkatoday.com – Kabar mengenai rencana penutupan platform e-commerce Tokopedia dan pengalihannya sepenuhnya ke TikTok Shop tengah menjadi perbincangan hangat di dunia digital nasional.
Transformasi besar ini memicu kekhawatiran, terutama bagi jutaan pengguna setia yang telah membayar layanan langganan premium.
Merespons isu yang berkembang, manajemen TikTok tidak secara gamblang membenarkan maupun membantah kabar penutupan tersebut. Namun, pihak TikTok menegaskan posisi mereka untuk tetap bertahan di pasar Indonesia melalui kolaborasi yang sudah ada.
“Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” bunyi pernyataan tertulis Juru Bicara TikTok, Selasa (3/2).
Nasib Pengguna Tokopedia PLUS Jadi Sorotan
Isu peralihan ini memicu reaksi keras dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Ketua BPKN, Mufti Mubarok, menegaskan bahwa perubahan model bisnis atau merger tidak boleh merugikan konsumen, terutama bagi mereka yang telah berlangganan layanan berbayar seperti Tokopedia PLUS.
Diketahui, banyak pengguna yang telah membayar paket langganan senilai Rp150 ribu hingga Rp300 ribu untuk menikmati fitur bebas ongkir dan diskon eksklusif. “Prinsip dasar perlindungan konsumen adalah kepastian hak. Tidak boleh ada penghapusan sepihak tanpa penyelesaian yang adil,” tegas Mufti.
BPKN Tuntut Opsi Refund atau Pengalihan Manfaat
BPKN mendesak agar Tokopedia dan TikTok Shop memberikan solusi transparan sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa opsi penyelesaian yang disarankan meliputi:
- Pengalihan Manfaat: Memindahkan fitur Tokopedia PLUS ke platform TikTok Shop dengan nilai yang setara.
- Pengembalian Dana (Refund): Mengembalikan dana secara proporsional sesuai sisa masa aktif langganan.
- Kompensasi Tambahan: Pemberian voucher atau layanan premium pengganti.
Kepercayaan Konsumen adalah Kunci
Mufti mengingatkan bahwa dalam ekonomi digital, kepercayaan adalah aset utama. Jika hak konsumen dilanggar dalam proses transisi ini, dampak jangka panjangnya akan merusak reputasi kedua platform tersebut.
“Tokopedia wajib menyampaikan informasi resmi dan tidak menyesatkan kepada seluruh pelanggan, serta menyediakan kanal pengaduan khusus yang responsif,” tambahnya.
Hingga saat ini, para pengguna diimbau untuk tetap memantau kanal informasi resmi dari Tokopedia dan tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum ada pengumuman mekanisme transisi yang jelas.
