.png)
Medan, Langkatoday.com – Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang menjadi motor ekonomi baru di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat kini tengah menjadi sorotan tajam.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap bahwa pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT), dan Pelabuhan Terminal Kijing belum memberikan kontribusi sesuai target, bahkan cenderung membebani keuangan PT Pelindo (Persero).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang dirilis belum lama ini, terungkap fakta miris mengenai kondisi PT Prima Multi Terminal (PT PMT) selaku operator Pelabuhan Kuala Tanjung. Sejak mulai beroperasi pada 2019 hingga 2024, perusahaan patungan ini terus mencatatkan rapor merah.
Investasi Rp 3,5 Triliun yang Belum ‘Balik Modal’
Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung menghabiskan biaya investasi yang fantastis dari kas PT Pelindo, yakni sebesar Rp 3.534.744.217.883. Selain itu, pendanaan juga bersumber dari pinjaman perbankan senilai Rp 2,67 triliun.
Namun, realisasi di lapangan jauh dari harapan. BPK mencatat kinerja operasi layanan petikemas dan non-petikemas hampir tidak pernah memenuhi target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
“PT PMT selaku pelaksana mengalami kerugian dari tahun 2019 sampai 2024. Meskipun pada 2023 dan 2024 tercatat laba, keuntungan itu rupanya ditopang oleh operasional Terminal Belawan, bukan murni dari Terminal Kuala Tanjung,” tulis BPK dalam laporannya.
Secara akumulatif, nilai kerugian operasional Terminal Kuala Tanjung sejak 2019 hingga 2024 menyentuh angka yang mencengangkan, yakni Rp 1.069.420.298.103.
Masalah Lahan dan Target yang Meleset
Tak hanya soal pelabuhan, pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) juga dinilai tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Lahan yang telah dibebaskan dengan biaya besar hingga kini belum memberikan timbal balik (return) ekonomi bagi perusahaan.
Nasib serupa dialami oleh Pelabuhan Terminal Kijing di Kalimantan Barat. Laporan BPK menyebutkan bahwa arus bongkar muat (throughput) di pelabuhan tersebut belum memenuhi target studi kelayakan, bahkan belum mampu melayani bongkar muat petikemas sebagaimana rencana awal.
Teguran Dewan Komisaris
Kegagalan pemenuhan target ini sebenarnya telah menjadi perhatian serius Dewan Komisaris PT Pelindo. Selama periode 2023-2024, dewan komisaris dilaporkan telah berulang kali memberikan masukan dan saran kepada Direksi Pelindo untuk segera memperbaiki kinerja PSN tersebut.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas perencanaan proyek strategis yang memakan biaya triliunan rupiah uang negara. Publik kini menanti langkah konkret manajemen Pelindo dalam membenahi tata kelola pelabuhan-pelabuhan strategis ini agar tidak terus-menerus menjadi beban negara.
