.png)
BESITANG (Langkatoday) – Polemik alih fungsi hutan mangrove di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terus memanas. Ratusan warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan menolak keras rencana pengalihan fungsi kawasan pesisir itu menjadi lahan kelapa hibrida.
Penolakan warga memuncak dengan aksi demonstrasi di Kantor Desa Halaban, beberapa waktu lalu. Mereka menuding ada oknum mafia tanah dan pejabat lokal yang bermain di balik proyek tersebut.
Situasi makin panas setelah beredar foto seorang staf Kecamatan Besitang yang terlihat akrab dengan terduga mafia lahan di atas boat saat meninjau area hutan mangrove yang rencananya akan dialihfungsikan.
Camat Besitang: Tidak Ada Alih Fungsi Lahan
Menanggapi kabar tersebut, Camat Besitang Irham Effendi membantah adanya alih fungsi kawasan mangrove di wilayahnya.
“Belum ada saya dengar pengalihan fungsi hutan mangrove. Berdasarkan laporan Kepala Desa Halaban, yang ada hanya perbaikan jalan yang diminta masyarakat,” kata Irham, Rabu (22/10).
Namun, Irham justru menyalahkan wartawan yang menyinggung dugaan iming-iming perbaikan jalan sebagai taktik untuk melancarkan proyek alih fungsi tersebut.
“Enggak ada itu. Makanya croscek di lapangan. Besitang selama ini kompak, aman dan nyaman. Saya tidak mau masyarakat terpecah belah,” tegasnya.
Warga Sebut Perbaikan Jalan Hanya Kedok
Berbeda dengan penjelasan camat, warga setempat mengaku perbaikan jalan hanyalah akal-akalan untuk menutupi rencana pengalihfungsian mangrove.
“Benar ada alat berat sudah pindah lokasi. Katanya mau perbaiki jalan, tapi itu cuma dalih biar nama pemerintah desa bersih,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Warga juga menyebut, mereka dijanjikan jalan desa akan diperbaiki oleh pihak tertentu jika alih fungsi mangrove berhasil dilaksanakan.
Mafia Diduga Libatkan Pemerintah Desa
Sebelumnya, alat berat jenis eskavator sempat terlihat di Dusun II Paluh Pasir, lokasi hutan mangrove yang disebut-sebut akan diganti dengan kebun kelapa hibrida.
Muncul dugaan kuat bahwa pemerintah desa dan pihak luar sudah mencapai kesepakatan untuk menjalankan proyek tersebut.
Yang lebih memicu keresahan, warga mendengar bahwa proyek ini dikaitkan dengan program Bupati Langkat, Syah Afandin, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak pemerintah kabupaten.
Warga Minta Pemerintah Turun Tangan
Masyarakat menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk perusakan hutan mangrove yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.
Mereka juga meminta pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan keterlibatan mafia dan pejabat lokal dalam kasus ini.
“Kami nelayan di sini hidup dari laut dan hutan mangrove. Kalau mangrove rusak, kami kehilangan sumber penghidupan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Halaban.
