Medan, Langkatoday.com – Suasana di Kecamatan Medan Johor kembali memanas. Pasca kasus hukum yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu, kini isu tak sedap menerpa Plt. Camat Medan Johor, Gunawan Peranginangin, terkait proses penetapan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Kwala Bekala dan Pangkalan Mansyur.
Hingga saat ini, sedikitnya 8 Surat Keputusan (SK) Kepling terpilih dilaporkan masih ditahan oleh pihak kecamatan, padahal para kandidat telah dinyatakan lulus ujian asesmen.
Warga Curiga Ada Intervensi dan “Mahar”
Keterlambatan penyerahan SK ini memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Muncul dugaan bahwa SK tersebut sengaja ditahan karena figur yang terpilih bukanlah “orang dekat” camat atau adanya ketidaksepakatan terkait urusan setoran.
“Kepling sudah terpilih tapi SK belum dikasih. Kabarnya karena yang menang itu pilihan murni warga, bukan orang pilihan Pak Camat. Muncul juga isu soal upeti yang belum klir,” ujar SS, salah seorang warga Kwala Bekala, Jumat (20/2).
Tak hanya soal internal birokrasi, aroma politik praktis juga tercium dalam kemelut ini. Beredar informasi adanya intervensi dari salah satu tokoh politik berpengaruh dari “Partai Kuning” yang berdomisili di seputaran Medan Johor-Asrama Haji terhadap hasil pemilihan tersebut.
Camat Medan Johor: “Masih Ada Riak di Lapangan”
Menanggapi tudingan tersebut, Plt. Camat Medan Johor, Gunawan Peranginangin, membantah keras adanya praktik pungli maupun pilih kasih. Melalui pesan singkat, ia menjelaskan bahwa penundaan pengumuman disebabkan oleh faktor kondusivitas di lapangan.
“Untuk Kepling Pangkalan Mansyur (1 lingkungan) dan Kwala Bekala (6 lingkungan) belum diumumkan karena masih ada riak-riak di lapangan. Kebetulan di 7 lingkungan itu calonnya lebih dari satu orang,” terang Gunawan.
Terkait isu upeti, Gunawan menegaskan sikap netralnya.
“Tidak ada istilah ‘orang saya’, saya netral. Kalau soal upeti, silakan tanya ke semua Kepling yang sudah diangkat, apakah ada memberi upeti kepada saya?” tambahnya.
Bungkam Soal Intervensi Politik
Meski membantah isu mahar, Gunawan Peranginangin justru memilih bungkam saat dikonfirmasi mengenai dugaan intervensi dari tokoh politik kota Medan yang ikut mencampuri urusan pemilihan Kepling di wilayahnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi terkait tekanan dari pihak eksternal tersebut.
Ketidakjelasan status SK ini dikhawatirkan dapat mengganggu pelayanan publik di tingkat lingkungan, mengingat peran Kepling yang sangat krusial sebagai ujung tombak administrasi pemerintahan bagi warga.
