.png)
Stabat, Langkatoday.com – Pembangunan taman di area dalam Kantor DPRD Kabupaten Langkat menuai sorotan publik. Proyek yang berada tepat di depan Ruang Fraksi DPRD Langkat itu menghabiskan anggaran sebesar Rp200 juta yang bersumber dari Perubahan APBD (P-APBD) Langkat Tahun 2025.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Citra Karya Mandiri dengan nama kegiatan Pembuatan Taman Dalam Kantor.
Pantauan di lapangan menunjukkan area taman tengah dibentuk menyerupai lanskap bebatuan dengan rencana kolam air mancur atau kolam ikan, yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
Selain kolam, sumber internal menyebutkan bahwa taman tersebut juga akan dilengkapi dengan tanaman bonsai yang nilainya disebut mencapai belasan juta rupiah per unit.
Informasi ini semakin memicu pertanyaan publik terkait skala kebutuhan dan prioritas anggaran.
Menariknya, sumber internal juga mengungkapkan bahwa anggaran Rp200 juta yang dianggarkan sejak bulan Oktober 2025 tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk taman di depan Ruang Fraksi, tetapi juga mencakup pembuatan taman di area depan Kantor DPRD Langkat secara keseluruhan.
View this post on Instagram
Meski demikian, proyek ini tetap memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan urgensi pembangunan taman dengan nilai anggaran yang dinilai cukup besar, terutama di tengah masih banyaknya kebutuhan publik yang mendesak.
“Kalau Rp200 juta hanya untuk taman kantor, wajar kalau masyarakat bertanya. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa menyentuh kebutuhan yang lebih langsung dirasakan masyarakat,” ujar Fadli warga Stabat kepada media Langkatoday.com, Rabu (17/12) sore.
Hingga berita ini diturunkan, Pimpinan DPRD Langkat baik itu Ketua DPRD Langkat Sribana, Wakil Ketua Antoni Ginting, serta Romelta Ginting masih bungkam ketika ditanya terkait dasar perencanaan, rincian penggunaan anggaran, maupun urgensi proyek taman tersebut.
Publik kini berharap adanya penjelasan terbuka dan transparan dari pihak terkait, agar penggunaan dana daerah benar-benar sejalan dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas.
